KUHP · Pasal 58 sampai dengan Pasal 59

Pasal 58

Pemberatan Pidana

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur faktor pemberat umum dan batas penambahan pidana paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana.

Pasal 58

Faktor yang memperberat pidana meliputi:

a. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;

b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau

c. pengulangan Tindak Pidana.

Penjelasan Resmi Pasal 58

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab III — Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

Bagian Kesatu — Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Paragraf 4 — Pemberatan Pidana

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 58

Faktor yang memperberat pidana meliputi:

a. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;

b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau

c. pengulangan Tindak Pidana.

Penjelasan Resmi Pasal 58

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Pasal 58 dan Pasal 59 serta penjelasannya tidak diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2026.

Pokok Pengaturan

Pasal 58 menetapkan faktor pemberat pidana berupa pelanggaran atau penyalahgunaan jabatan, penggunaan simbol negara ketika melakukan Tindak Pidana, dan pengulangan Tindak Pidana. Pasal 59 menetapkan batas penambahan maksimum ancaman pidana.

Catatan Penerapan

Pemberatan berdasarkan Pasal 59 diterapkan apabila faktor dalam Pasal 58 terbukti. Maksimum ancaman pidana dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga); ketentuan tersebut tidak mewajibkan penambahan penuh sebesar 1/3 (satu per tiga).

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan ketentuan pengulangan Tindak Pidana serta rumusan pemberatan khusus dalam Buku Kedua.

Urutan

Halaman ini berkode KUHP-B1-BAB03-04 dan dilanjutkan dengan Ketentuan Lain tentang Pemidanaan Pasal 60–63.