KUHP · Pasal 1 sampai dengan Pasal 3

Pasal 1

Asas Legalitas, Hukum yang Hidup, dan Perubahan Peraturan Pidana

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur asas legalitas dan larangan analogi, pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, serta penerapan ketentuan pidana yang lebih menguntungkan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1

(1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

(2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

Penjelasan Resmi Pasal 1

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ayat (1)

Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan Tindak Pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum Tindak Pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "analogi" adalah penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab I — Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana

Bagian Kesatu — Menurut Waktu

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 1

(1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

(2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

Penjelasan Resmi Pasal 1

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ayat (1)

Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan Tindak Pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum Tindak Pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "analogi" adalah penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Pasal 3 ayat (3) disesuaikan secara redaksional menjadi berlaku terhadap tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan. Pasal 3 ayat (5) diubah dengan menentukan secara tegas bahwa kepala lembaga pemasyarakatan segera mengeluarkan terpidana dari lembaga pemasyarakatan.

Ringkasan

Pasal 1 menegaskan asas legalitas dan larangan analogi. Pasal 2 mengakui hukum pidana adat secara terbatas, teritorial, dan bersyarat. Pasal 3 mengatur asas penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan, termasuk dekriminalisasi dan penyesuaian pidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Catatan Penerapan

  1. Periksa terlebih dahulu apakah perbuatan telah dirumuskan sebagai tindak pidana pada saat dilakukan.
  2. Penafsiran diperbolehkan, tetapi analogi yang memperluas kriminalisasi dilarang.
  3. Hukum yang hidup tidak dapat diterapkan tanpa batas; keberlakuannya dibatasi oleh wilayah, Peraturan Daerah, Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum.
  4. Apabila terjadi perubahan undang-undang, bandingkan keseluruhan akibat hukum dari ketentuan lama dan baru untuk menentukan ketentuan yang paling menguntungkan.
  5. Dekriminalisasi menghentikan proses hukum dan menghapus pelaksanaan pidana, sedangkan penurunan ancaman pidana mengakibatkan penyesuaian sebatas ancaman baru.