KUHP · Pasal 72 sampai dengan Pasal 74

Pasal 72

Pembebasan Bersyarat dan Pidana Tutupan

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur syarat pembebasan bersyarat, masa percobaan dan pencabutannya, serta pidana tutupan bagi tindak pidana yang dilakukan karena maksud yang patut dihormati.

Pasal 72

(1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan dapat diberi pembebasan bersyarat.

(2) Narapidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut turut dianggap jumlah pidananya sebagai 1 (satu) pidana.

(3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

(4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.

(5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain tidak diperhitungkan waktu penahanannya sebagai masa percobaan.

Penjelasan Resmi Pasal 72

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ketentuan ini memuat pembebasan bersyarat bagi narapidana yang menjalani pidana penjara. Dalam ketentuan ini, narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat hanya narapidana yang masa pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan setelah narapidana menjalani pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) Bulan di lembaga pemasyarakatan dan berkelakuan baik. Pembebasan bersyarat diberikan dengan harapan narapidana dapat dibina sedemikian rupa untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu, selama menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana harus dipantau perkembangan hasil pembinaan terhadap dirinya. Pembebasan bersyarat harus dipandang sebagai usaha pembinaan dan bukan sebagai hadiah karena berkelakuan baik.

Narapidana yang telah melakukan beberapa Tindak Pidana sehingga harus menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, maka untuk mempertimbangkan kemungkinan pemberian pembebasan bersyarat, pidana tersebut dijumlahkan dan dianggap 1 (satu) pidana.

Cukup jelas.

Pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan yakni sama dengan sisa waktu pidana penjara yang masih belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Dalam masa percobaan ditentukan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab III — Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

Bagian Kedua — Pidana dan Tindakan

Paragraf 1 — Pidana

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 72

(1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan dapat diberi pembebasan bersyarat.

(2) Narapidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut turut dianggap jumlah pidananya sebagai 1 (satu) pidana.

(3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

(4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.

(5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain tidak diperhitungkan waktu penahanannya sebagai masa percobaan.

Penjelasan Resmi Pasal 72

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ketentuan ini memuat pembebasan bersyarat bagi narapidana yang menjalani pidana penjara. Dalam ketentuan ini, narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat hanya narapidana yang masa pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan setelah narapidana menjalani pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) Bulan di lembaga pemasyarakatan dan berkelakuan baik. Pembebasan bersyarat diberikan dengan harapan narapidana dapat dibina sedemikian rupa untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu, selama menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana harus dipantau perkembangan hasil pembinaan terhadap dirinya. Pembebasan bersyarat harus dipandang sebagai usaha pembinaan dan bukan sebagai hadiah karena berkelakuan baik.

Narapidana yang telah melakukan beberapa Tindak Pidana sehingga harus menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, maka untuk mempertimbangkan kemungkinan pemberian pembebasan bersyarat, pidana tersebut dijumlahkan dan dianggap 1 (satu) pidana.

Cukup jelas.

Pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan yakni sama dengan sisa waktu pidana penjara yang masih belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Dalam masa percobaan ditentukan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Pasal 72 sampai dengan Pasal 74 serta penjelasannya tidak diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2026.

Nilai Kategori Denda yang Dirujuk

Pasal 73 ayat (5) merujuk “pidana denda paling sedikit kategori III”. Berdasarkan Pasal 79 ayat (1), kategori III bernilai pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00. Nilai ini menjadi rujukan nominal kategori yang disebut dalam Pasal 73 ayat (5).

Nilai tersebut berlaku pada tanggal verifikasi 20 Juli 2026 berdasarkan Pasal 79 ayat (1). Penyesuaian melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana Pasal 79 ayat (2), apabila diterbitkan, harus dimutakhirkan pada bagian ini.

Pokok Pengaturan

Pasal 72 dan Pasal 73 mengatur pembebasan bersyarat, masa percobaan, syarat, serta pencabutannya. Pasal 74 mengatur pidana tutupan bagi Tindak Pidana yang dilakukan karena maksud yang patut dihormati dengan memperhatikan cara melakukan dan akibat Tindak Pidana.

Catatan Penerapan

  1. Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari pelaksanaan dan pembinaan narapidana, bukan pengurangan pidana oleh hakim dalam putusan perkara pokok.
  2. Masa percobaan sama dengan sisa pidana penjara yang belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun.
  3. Pidana tutupan memerlukan penilaian terhadap motif, cara melakukan, dan akibat Tindak Pidana.
  4. Maksud yang patut dihormati harus ditentukan oleh hakim dan termuat dalam pertimbangan putusan.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan ketentuan pemasyarakatan dan pelaksanaan pidana, serta Pasal 65 mengenai pidana tutupan sebagai salah satu pidana pokok.

Urutan

Halaman ini berkode KUHP-B1-BAB03-09 dan dilanjutkan dengan Pidana Pengawasan pada Pasal 75–77.