KUHP · Pasal 72 sampai dengan Pasal 74

Pasal 73

Pembebasan Bersyarat dan Pidana Tutupan

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur syarat pembebasan bersyarat, masa percobaan dan pencabutannya, serta pidana tutupan bagi tindak pidana yang dilakukan karena maksud yang patut dihormati.

Pasal 73

(1) Syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) terdiri atas:

a. syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan Tindak Pidana; dan

b. syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, menganut kepercayaan, dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim.

(2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru yang semata-mata bertujuan untuk pembimbingan narapidana.

(3) Narapidana yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut pembebasan bersyaratnya.

(4) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicabut setelah melampaui 3 (tiga) Bulan terhitung sejak saat habisnya masa percobaan, kecuali dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan, narapidana dituntut karena melakukan Tindak Pidana yang dilakukan dalam masa percobaan.

(5) Dalam hal narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda paling sedikit kategori III, pembebasan bersyarat yang bersangkutan dicabut.

Penjelasan Resmi Pasal 73

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Dalam ketentuan ini ditetapkan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Syarat untuk tidak melakukan Tindak Pidana selama masa percobaan merupakan syarat umum. Sedangkan syarat khusus dalam masa percobaan adalah perbuatan tertentu yang harus dihindari atau harus dilakukan oleh narapidana, misalnya, tidak boleh minum minuman keras. Syarat khusus tersebut tidak boleh mengurangi hak narapidana, misalnya, hak menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

Dalam ketentuan ini perubahan atas syarat khusus dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pembimbingan terhadap narapidana yang bersangkutan.

Cukup jelas.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab III — Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

Bagian Kedua — Pidana dan Tindakan

Paragraf 1 — Pidana

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 73

(1) Syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) terdiri atas:

a. syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan Tindak Pidana; dan

b. syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, menganut kepercayaan, dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim.

(2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru yang semata-mata bertujuan untuk pembimbingan narapidana.

(3) Narapidana yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut pembebasan bersyaratnya.

(4) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicabut setelah melampaui 3 (tiga) Bulan terhitung sejak saat habisnya masa percobaan, kecuali dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan, narapidana dituntut karena melakukan Tindak Pidana yang dilakukan dalam masa percobaan.

(5) Dalam hal narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda paling sedikit kategori III, pembebasan bersyarat yang bersangkutan dicabut.

Penjelasan Resmi Pasal 73

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Dalam ketentuan ini ditetapkan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Syarat untuk tidak melakukan Tindak Pidana selama masa percobaan merupakan syarat umum. Sedangkan syarat khusus dalam masa percobaan adalah perbuatan tertentu yang harus dihindari atau harus dilakukan oleh narapidana, misalnya, tidak boleh minum minuman keras. Syarat khusus tersebut tidak boleh mengurangi hak narapidana, misalnya, hak menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

Dalam ketentuan ini perubahan atas syarat khusus dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pembimbingan terhadap narapidana yang bersangkutan.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Pasal 72 sampai dengan Pasal 74 serta penjelasannya tidak diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2026.

Nilai Kategori Denda yang Dirujuk

Pasal 73 ayat (5) merujuk “pidana denda paling sedikit kategori III”. Berdasarkan Pasal 79 ayat (1), kategori III bernilai pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00. Nilai ini menjadi rujukan nominal kategori yang disebut dalam Pasal 73 ayat (5).

Nilai tersebut berlaku pada tanggal verifikasi 20 Juli 2026 berdasarkan Pasal 79 ayat (1). Penyesuaian melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana Pasal 79 ayat (2), apabila diterbitkan, harus dimutakhirkan pada bagian ini.

Pokok Pengaturan

Pasal 72 dan Pasal 73 mengatur pembebasan bersyarat, masa percobaan, syarat, serta pencabutannya. Pasal 74 mengatur pidana tutupan bagi Tindak Pidana yang dilakukan karena maksud yang patut dihormati dengan memperhatikan cara melakukan dan akibat Tindak Pidana.

Catatan Penerapan

  1. Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari pelaksanaan dan pembinaan narapidana, bukan pengurangan pidana oleh hakim dalam putusan perkara pokok.
  2. Masa percobaan sama dengan sisa pidana penjara yang belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun.
  3. Pidana tutupan memerlukan penilaian terhadap motif, cara melakukan, dan akibat Tindak Pidana.
  4. Maksud yang patut dihormati harus ditentukan oleh hakim dan termuat dalam pertimbangan putusan.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan ketentuan pemasyarakatan dan pelaksanaan pidana, serta Pasal 65 mengenai pidana tutupan sebagai salah satu pidana pokok.

Urutan

Halaman ini berkode KUHP-B1-BAB03-09 dan dilanjutkan dengan Pidana Pengawasan pada Pasal 75–77.