KUHP · Pasal 53 sampai dengan Pasal 56

Pasal 53

Pedoman Pemidanaan

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Ketentuan mengenai kewajiban hakim menegakkan hukum dan keadilan, faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan terhadap orang dan korporasi, alasan peniadaan pidana yang sengaja ditimbulkan, serta dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan demi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 53

(1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Penjelasan Resmi Pasal 53

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kepastian hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret.

Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab III — Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

Bagian Kesatu — Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Paragraf 2 — Pedoman Pemidanaan

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 53

(1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Penjelasan Resmi Pasal 53

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kepastian hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret.

Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 serta penjelasannya tidak diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2026.

Pokok Pengaturan

Ketentuan ini mengatur pedoman pemidanaan terhadap orang dan Korporasi serta hubungan antara kepastian hukum, keadilan, keadaan pelaku, akibat tindak pidana, dan kepentingan Korban.

Catatan Penerapan

  1. Pasal 53 menegaskan kewajiban hakim menegakkan hukum dan keadilan serta mengutamakan keadilan apabila terjadi pertentangan dengan kepastian hukum.
  2. Pasal 54 ayat (1) memuat faktor-faktor pemidanaan yang wajib dipertimbangkan; menurut Penjelasan, rinciannya tidak bersifat limitatif.
  3. Pasal 54 ayat (2) menyediakan dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan; Penjelasan menyebutnya sebagai rechterlijke pardon atau judicial pardon.
  4. Pasal 55 mencegah pelaku memperoleh manfaat dari alasan peniadaan pidana yang sengaja ditimbulkannya sendiri.
  5. Pasal 56 memuat pedoman khusus pemidanaan terhadap Korporasi.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan Pasal 51 dan Pasal 52 mengenai tujuan pemidanaan serta ketentuan pidana dan tindakan dalam Bab III.

Urutan

Halaman ini berkode KUHP-B1-BAB03-02 dan dilanjutkan dengan Pedoman Penerapan Pidana Pasal 57.