KUHP · Pasal 78 sampai dengan Pasal 84

Pasal 81

Pidana Denda

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur pengertian, minimum umum dan kategori pidana denda; pertimbangan kemampuan terdakwa; pembayaran, penyitaan dan pelelangan; pidana penjara pengganti menurut Lampiran III; pembayaran selama pidana pengganti; serta pemberatan bagi pengulangan tindak pidana yang hanya diancam denda.

Pasal 81

(1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.

(2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.

(3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Penjelasan Resmi Pasal 81

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Putusan pengadilan dalam ketentuan ini memuat antara lain:

a. waktu pelaksanaan pidana denda;

b. cara pelaksanaan pidana denda;

c. penyitaan dan lelang; dan

d. pidana pengganti pidana denda.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “tidak dibayar” adalah tidak dibayar sama sekali atau dibayar sebagian.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab III — Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

Bagian Kedua — Pidana dan Tindakan

Paragraf 1 — Pidana

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 81

(1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.

(2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.

(3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Penjelasan Resmi Pasal 81

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Putusan pengadilan dalam ketentuan ini memuat antara lain:

a. waktu pelaksanaan pidana denda;

b. cara pelaksanaan pidana denda;

c. penyitaan dan lelang; dan

d. pidana pengganti pidana denda.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “tidak dibayar” adalah tidak dibayar sama sekali atau dibayar sebagian.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

  1. Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 tidak diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2026.
  2. Pasal 82 diubah oleh Pasal VII angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2026. Norma konsolidasi kini menetapkan pidana penjara sebagai pidana pengganti denda yang tidak dibayar, dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) Hari dan paling lama 2 (dua) tahun serta perhitungan berdasarkan Lampiran III.
  3. Pasal 83 diubah oleh Pasal VII angka 11 UU Nomor 1 Tahun 2026. Terpidana tetap berhak membayar denda selama menjalani pidana penjara pengganti, dan pembayaran mengurangi pidana pengganti secara proporsional.
  4. Pasal 84 diubah oleh Pasal VII angka 12 UU Nomor 1 Tahun 2026. Pidana pengawasan paling lama 6 (enam) Bulan diganti menjadi pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan.
  5. Bagian Bunyi Pasal di atas hanya memuat norma yang berlaku setelah konsolidasi.

Nilai Kategori Denda yang Dirujuk

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1), nilai pidana denda paling banyak untuk setiap kategori adalah:

  • Kategori I — Rp1.000.000,00.
  • Kategori II — Rp10.000.000,00.
  • Kategori III — Rp50.000.000,00.
  • Kategori IV — Rp200.000.000,00.
  • Kategori V — Rp500.000.000,00.
  • Kategori VI — Rp2.000.000.000,00.
  • Kategori VII — Rp5.000.000.000,00.
  • Kategori VIII — Rp50.000.000.000,00.

Rujukan khusus pada halaman ini terdapat dalam Pasal 84: “pidana denda paling banyak kategori II” berarti batas dasar paling banyak Rp10.000.000,00. Pasal 84 selanjutnya membolehkan pidana denda tersebut diperberat paling banyak 1/3 (satu per tiga).

Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (5) membuka kemungkinan penyesuaian nilai melalui Peraturan Pemerintah. Sampai tanggal verifikasi 20 Juli 2026, belum teridentifikasi Peraturan Pemerintah yang menyesuaikan nominal kategori di atas; status ini wajib diverifikasi secara berkala.

Pokok Pengaturan

Pasal 78 sampai dengan Pasal 84 mengatur pengertian dan minimum umum pidana denda, kategori maksimum denda, pertimbangan kemampuan terdakwa, tata cara pembayaran, penyitaan dan pelelangan, pidana penjara pengganti, hak membayar denda selama menjalani pidana pengganti, serta pemberatan terhadap pengulangan tindak pidana yang hanya diancam denda.

Catatan Penerapan

  1. Bunyi Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 harus dibaca dalam rumusan hasil perubahan UU Nomor 1 Tahun 2026.
  2. Kemampuan terdakwa wajib dipertimbangkan berdasarkan penghasilan dan pengeluaran nyata, tetapi tidak mengurangi minimum khusus.
  3. Putusan perlu memuat waktu dan cara pelaksanaan denda, penyitaan dan lelang, serta pidana pengganti.
  4. Penyitaan dan pelelangan berdasarkan Pasal 81 ayat (3) mendahului penerapan pidana penjara pengganti berdasarkan Pasal 82.
  5. Lamanya pidana penjara pengganti ditentukan dengan Lampiran III UU Nomor 1 Tahun 2026.
  6. Pembayaran denda selama pidana penjara pengganti mengurangi lamanya pidana pengganti secara proporsional.
  7. Untuk Pasal 84, kategori II bernilai paling banyak Rp10.000.000,00 sebelum pemberatan paling banyak 1/3 (satu per tiga).

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, Pasal 66 mengenai pidana tambahan, Pasal 71 mengenai denda sebagai pengganti pidana penjara, Pasal 85 mengenai pidana kerja sosial, dan Lampiran III UU Nomor 1 Tahun 2026 mengenai perhitungan pidana penjara pengganti.

Urutan

Halaman ini berkode KUHP-B1-BAB03-11 dan dilanjutkan dengan Pidana Kerja Sosial pada Pasal 85.