KUHP · Pasal 13 dan Pasal 14

Pasal 14

Permufakatan Jahat

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur pengertian permufakatan jahat, syarat pemidanaannya, batas pidana, pidana tambahan, serta alasan tidak dipidananya pelaku yang menarik diri atau mencegah tindak pidana.

Pasal 14

Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana tidak dipidana, jika pelaku:

a. menarik diri dari kesepakatan itu; atau

b. melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana.

Penjelasan Resmi Pasal 14

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab II — Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Bagian Kesatu — Tindak Pidana

Paragraf 2 — Permufakatan Jahat

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 14

Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana tidak dipidana, jika pelaku:

a. menarik diri dari kesepakatan itu; atau

b. melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana.

Penjelasan Resmi Pasal 14

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Tidak terdapat perubahan terhadap Pasal 13 dan Pasal 14 dalam naskah kompilasi yang digunakan.

Ringkasan

Permufakatan jahat merupakan kesepakatan sedikitnya dua orang untuk melakukan tindak pidana. Kesepakatan tersebut hanya dapat dipidana apabila undang-undang secara tegas menentukan pemidanaannya.

Catatan Penerapan

  1. Harus dibuktikan adanya kesepakatan, bukan sekadar pengetahuan atau kehadiran bersama.
  2. Pasal tindak pidana yang didakwakan harus secara tegas mengancam permufakatan jahat.
  3. Ancaman pidana pada umumnya paling banyak sepertiga dari maksimum pidana pokok delik yang dituju.
  4. Penarikan diri harus dilakukan dari kesepakatan, sedangkan tindakan pencegahan harus patut dan diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana.