KUHP · Pasal 36 sampai dengan Pasal 44

Pasal 41

Pertanggungjawaban Pidana dan Alasan Pemaaf

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur asas kesalahan, pertanggungjawaban tanpa kesalahan apabila ditentukan Undang-Undang, kemampuan bertanggung jawab, anak di bawah 12 tahun, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, dan perintah jabatan tanpa wewenang.

Pasal 41

Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

a. menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau

b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.

Penjelasan Resmi Pasal 41

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keikutsertaan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.

Dalam ketentuan ini, anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab II — Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Bagian Kedua — Pertanggungjawaban Pidana

Paragraf 1 — Umum

Paragraf 2 — Alasan Pemaaf

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 41

Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

a. menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau

b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.

Penjelasan Resmi Pasal 41

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keikutsertaan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.

Dalam ketentuan ini, anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Pasal 37 diubah oleh Pasal VII angka 3 UU Nomor 1 Tahun 2026. Perubahan menghapus pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain dari rumusan Pasal 37 dan mempertahankan pertanggungjawaban tanpa kesalahan apabila ditentukan oleh Undang-Undang. Penjelasan perubahan Pasal 37 berbunyi "Cukup jelas."

Pokok Pengaturan

Pasal 36 menegaskan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, dengan kesengajaan sebagai bentuk umum dan kealpaan hanya dapat dipidana apabila ditentukan secara tegas.

Pasal 37, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2026, membuka pengecualian secara terbatas bagi pertanggungjawaban tanpa kesalahan apabila ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal 38 dan Pasal 39 membedakan kemampuan bertanggung jawab yang berkurang dengan ketidakmampuan bertanggung jawab.

Pasal 40 dan Pasal 41 mengatur batas usia pertanggungjawaban pidana anak dan bentuk penanganan nonpidana bagi anak yang belum berumur 12 tahun. Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 mengatur daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, dan perintah jabatan tanpa wewenang sebagai alasan pemaaf dalam keadaan tertentu.

Catatan Penerapan

Kesengajaan atau kealpaan harus dinilai berdasarkan rumusan delik, fakta perbuatan, pengetahuan dan kehendak pelaku, serta keadaan konkret saat perbuatan dilakukan. Kealpaan tidak dapat diasumsikan apabila tidak dirumuskan dalam ketentuan pidana.

Penilaian Pasal 38 dan Pasal 39 tidak cukup hanya berdasarkan adanya diagnosis. Harus dinilai hubungan kondisi mental atau intelektual dengan kemampuan memahami sifat perbuatan atau mengendalikan kehendak pada saat tindak pidana dilakukan, dengan bantuan keterangan ahli yang relevan.

Daya paksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas harus dibuktikan secara konkret. Tekanan yang berasal semata-mata dari pertimbangan batin pelaku sendiri tidak memenuhi syarat tekanan kejiwaan dari luar.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan Pasal 12 mengenai tindak pidana dan sifat melawan hukum, Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 mengenai alasan pembenar, ketentuan tindakan dalam Bab III, serta Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.