Pasal 24
(1) Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.
(2) Tindak Pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
Pasal 24
Pengulangan dan Tindak Pidana Aduan
RINGKASAN PASAL
Ikhtisar Ketentuan
Mengatur pengulangan tindak pidana serta syarat, pihak yang berhak, cara, tenggang waktu, dan penarikan pengaduan dalam tindak pidana aduan.
Penjelasan Resmi Pasal 24
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
Kedudukan
Buku Kesatu — Aturan Umum
Bab II — Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana
Bagian Kesatu — Tindak Pidana
Paragraf 6 — Pengulangan
Paragraf 7 — Tindak Pidana Aduan
BUNYI PASAL
Bunyi Pasal
Pasal 24
(1) Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.
(2) Tindak Pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
Penjelasan Resmi Pasal 24
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
UNSUR DELIK
Unsur Delik
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
PUTUSAN MK
Putusan MK
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
YURISPRUDENSI
Yurisprudensi
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
DOKTRIN
Doktrin
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
LAINNYA
Lainnya
Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026
Dalam kompilasi KUHP yang mengintegrasikan perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026, Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 tidak ditandai mengalami perubahan substansial.
Pokok Pengaturan
Pasal 23 menentukan syarat pengulangan tindak pidana, baik berdasarkan tenggang waktu setelah pelaksanaan pidana maupun karena kewajiban menjalani pidana terdahulu belum kedaluwarsa.
Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 membentuk aturan umum tindak pidana aduan: keharusan penegasan dalam Undang-Undang, pihak yang berhak mengadu, bentuk pengaduan, tenggang waktu, dan akibat penarikan pengaduan.
Catatan Penerapan
Pengulangan harus dibuktikan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, riwayat pelaksanaan pidana, waktu tindak pidana baru, serta jenis dan ancaman pidana tindak pidana terdahulu dan tindak pidana baru.
Untuk tindak pidana aduan, pemeriksaan formal harus memastikan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, diajukan kepada Pejabat berwenang, masih dalam tenggang waktu, dan belum ditarik kembali secara sah.
Pengaduan berbeda dari laporan biasa karena memuat pemberitahuan sekaligus permohonan agar pelaku dituntut. Ketidakabsahan pengaduan dapat memengaruhi kewenangan penuntutan.
Keterkaitan Pasal
Berkaitan dengan Pasal 58 huruf c dan Pasal 59 mengenai pemberatan karena pengulangan, Pasal 132 ayat (1) huruf f mengenai gugurnya kewenangan penuntutan karena penarikan pengaduan, serta ketentuan delik aduan khusus dalam Buku Kedua KUHP.