Pasal 35
Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar.
Pasal 35
Alasan Pembenar
RINGKASAN PASAL
Ikhtisar Ketentuan
Mengatur pelaksanaan ketentuan peraturan, perintah jabatan yang sah, keadaan darurat, pembelaan terpaksa, dan ketiadaan sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar.
Penjelasan Resmi Pasal 35
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
Kedudukan
Buku Kesatu — Aturan Umum
Bab II — Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana
Bagian Kesatu — Tindak Pidana
Paragraf 8 — Alasan Pembenar
BUNYI PASAL
Bunyi Pasal
Pasal 35
Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar.
Penjelasan Resmi Pasal 35
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
UNSUR DELIK
Unsur Delik
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
PUTUSAN MK
Putusan MK
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
YURISPRUDENSI
Yurisprudensi
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
DOKTRIN
Doktrin
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
LAINNYA
Lainnya
Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026
Dalam kompilasi KUHP yang mengintegrasikan perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026, Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 tidak ditandai mengalami perubahan substansial.
Pokok Pengaturan
Pasal 31 dan Pasal 32 membenarkan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan kewajiban normatif atau perintah jabatan yang sah. Pasal 33 mengatur keadaan darurat sebagai konflik kepentingan hukum yang tidak dapat dihindari. Pasal 34 mengatur pembelaan terpaksa, sedangkan Pasal 35 menegaskan ketiadaan sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar.
Catatan Penerapan
Alasan pembenar tidak menghapus perbuatannya, tetapi menghapus sifat melawan hukum. Apabila fakta perbuatan terbukti namun alasan pembenar terpenuhi, konsekuensi putusan harus dibedakan dari keadaan ketika unsur tindak pidana tidak terbukti.
Perintah jabatan harus berasal dari Pejabat berwenang dan berada dalam hubungan hukum publik. Keadaan darurat memerlukan penilaian terhadap konflik kepentingan, keniscayaan tindakan, dan keseimbangan kepentingan yang dikorbankan dengan yang diselamatkan.
Pembelaan terpaksa mensyaratkan serangan atau ancaman yang seketika dan melawan hukum, tidak tersedia cara lain yang wajar, objek pembelaan termasuk kepentingan yang dilindungi secara limitatif, dan tindakan pembelaan proporsional.
Keterkaitan Pasal
Berkaitan dengan Pasal 12 ayat (2) mengenai sifat melawan hukum, Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 mengenai alasan pemaaf, serta ketentuan hukum acara mengenai amar putusan apabila perbuatan terbukti tetapi pelaku tidak dapat dipidana.