KUHAP · Pasal 189 sampai dengan Pasal 192

Pasal 189

Penggabungan Perkara Ganti Rugi

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur penggabungan gugatan ganti rugi ke dalam perkara pidana, batas waktu permohonan, kewenangan pengadilan, ruang lingkup putusan, kekuatan hukum tetap, pemeriksaan pada tingkat banding, dan keberlakuan hukum acara perdata.

Pasal 189

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, Hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.

(3) Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, permintaan diajukan dalam waktu paling lambat sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

Penjelasan Resmi Pasal 189

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana” adalah supaya perkara gugatan tersebut pada saat yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” termasuk kerugian pihak Korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tidak hadirnya Penuntut Umum adalah dalam hal acara pemeriksaan cepat.

Kedudukan

BAB XIV mengenai Penggabungan Perkara Ganti Rugi.

Topik Utama

Penggabungan gugatan; batas waktu permohonan; kewenangan mengadili; penggantian biaya; kekuatan hukum tetap; banding; dan penerapan hukum acara perdata.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 189

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, Hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.

(3) Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, permintaan diajukan dalam waktu paling lambat sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

Penjelasan Resmi Pasal 189

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana” adalah supaya perkara gugatan tersebut pada saat yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” termasuk kerugian pihak Korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tidak hadirnya Penuntut Umum adalah dalam hal acara pemeriksaan cepat.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 189 sampai dengan Pasal 192 mengatur permohonan penggabungan gugatan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan ke dalam perkara pidana yang sedang diperiksa.

Ringkasan Materi

Gugatan ganti rugi dapat diperiksa dan diputus bersama dengan perkara pidana apabila kerugian timbul dari perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Permohonan harus diajukan sebelum tuntutan pidana, atau sebelum putusan jika Penuntut Umum tidak hadir. Putusan ganti rugi mengikuti kekuatan hukum tetap dan proses banding perkara pidananya.

Catatan Penerapan

Perlu diperiksa waktu pengajuan permohonan, hubungan langsung kerugian dengan perbuatan yang didakwakan, kompetensi pengadilan, dasar dan jumlah biaya yang dimohonkan, serta ada atau tidaknya upaya banding dalam perkara pidana.