Pasal 159
(1) Wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dilaksanakan oleh Praperadilan.
(2) Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
Pasal 159
Praperadilan
RINGKASAN PASAL
Ikhtisar Ketentuan
Mengatur objek, pemohon, batas pengajuan, tata cara pemeriksaan cepat, akibat putusan, pemulihan, Ganti Rugi, Rehabilitasi, serta upaya hukum terhadap putusan Praperadilan.
Penjelasan Resmi Pasal 159
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
BUNYI PASAL
Bunyi Pasal
Pasal 159
(1) Wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dilaksanakan oleh Praperadilan.
(2) Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
Penjelasan Resmi Pasal 159
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
UNSUR DELIK
Unsur Delik
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
PUTUSAN MK
Putusan MK
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
YURISPRUDENSI
Yurisprudensi
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
DOKTRIN
Doktrin
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
LAINNYA
Lainnya
Kedudukan dan Cakupan
BAB XI Bagian Kesatu mengenai Praperadilan.
Ringkasan Materi
Praperadilan menjadi mekanisme pengawasan horizontal atas Upaya Paksa, penghentian perkara, Penyitaan yang tidak terkait, penundaan tanpa alasan sah, dan pembantaran Penahanan.
Catatan Penerapan
Perlu diuji kedudukan hukum pemohon, objek permohonan, larangan pengajuan ulang untuk hal yang sama, status DPO, tenggang waktu pemeriksaan, serta konsekuensi pemulihan dan larangan penggunaan alat bukti.