KUHAP · Pasal 53 dan Pasal 54

Pasal 53

Pelindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur hak pelapor, pengadu, Saksi, dan Korban untuk memperoleh pelindungan pada setiap tahap pemeriksaan, termasuk pelindungan khusus tanpa batas waktu, koordinasi dengan lembaga pelindungan Saksi dan Korban, serta pembebanan biaya pelindungan kepada negara.

Pasal 53

(1) Setiap pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban berhak memperoleh pelindungan.

(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada setiap tahap pemeriksaan.

(3) Dalam hal diperlukan, pelindungan dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.

(4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan Saksi dan Korban.

(5) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim berkoordinasi dengan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Tata cara pemberian pelindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Resmi Pasal 53

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ayat (1)

Pelindungan dalam ketentuan ini adalah pelindungan terhadap pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban dari segala ancaman, yakni segala bentuk perbuatan yang mempunyai implikasi memaksa pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban untuk melakukan suatu hal yang berkenaan dengan diperlukannya keterangan dan/atau kesaksiannya pada semua proses peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (6)

Kedudukan

BAB II — Penyelidikan dan Penyidikan

Bagian Kelima — Pelindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban

Pasal 53 dan Pasal 54

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 53

(1) Setiap pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban berhak memperoleh pelindungan.

(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada setiap tahap pemeriksaan.

(3) Dalam hal diperlukan, pelindungan dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.

(4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan Saksi dan Korban.

(5) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim berkoordinasi dengan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Tata cara pemberian pelindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Resmi Pasal 53

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ayat (1)

Pelindungan dalam ketentuan ini adalah pelindungan terhadap pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban dari segala ancaman, yakni segala bentuk perbuatan yang mempunyai implikasi memaksa pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban untuk melakukan suatu hal yang berkenaan dengan diperlukannya keterangan dan/atau kesaksiannya pada semua proses peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (6)

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan Pengaturan

Ketentuan ini mengatur hak atas pelindungan bagi pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban sejak tahap awal sampai dengan seluruh tahap pemeriksaan, termasuk bentuk pelindungan khusus, koordinasi antarlembaga, tata cara pemberian pelindungan, dan pembiayaannya.

Ringkasan Materi

Pasal 53 dan Pasal 54 menegaskan bahwa pelindungan bukan hanya diberikan kepada Saksi atau Korban, tetapi juga kepada pelapor dan pengadu. Pelindungan berlaku pada setiap tahap pemeriksaan, dapat diberikan secara khusus tanpa batas waktu apabila diperlukan, dan dilaksanakan melalui lembaga yang berwenang dengan koordinasi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Seluruh biaya pelindungan dibebankan kepada negara.

Catatan Penerapan

  1. Hak atas pelindungan harus dipertimbangkan sejak laporan atau pengaduan diterima dan tidak hanya setelah perkara masuk persidangan.
  2. Penilaian kebutuhan pelindungan khusus harus mempertimbangkan bentuk ancaman terhadap pemberian keterangan atau kesaksian.
  3. Koordinasi dengan lembaga pelindungan Saksi dan Korban perlu terdokumentasi dalam administrasi perkara.
  4. Pemberian pelindungan dan pembiayaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelindungan Saksi dan Korban.