KUHAP · Pasal 246 sampai dengan Pasal 247

Pasal 247

Putusan Pemaafan Hakim dan Penetapan Barang Bukti

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur Putusan Pemaafan Hakim bagi Terdakwa yang terbukti bersalah tanpa penjatuhan pidana atau tindakan, pertimbangan pemaafan, Upaya Hukum, pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung, serta penetapan status dan penyerahan barang bukti.

Pasal 247

(1) Dalam hal putusan berupa Putusan Pemaafan Hakim, pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

(2) Dalam hal barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.

(3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun, kecuali dalam hal Putusan Pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Resmi Pasal 247

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bagian dari BAB XV mengenai pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, khususnya jenis putusan dan penetapan terhadap barang bukti setelah putusan.

Topik Utama

Pemidanaan, Putusan Pemaafan Hakim, Upaya Hukum, barang bukti, dan administrasi putusan.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 247

(1) Dalam hal putusan berupa Putusan Pemaafan Hakim, pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

(2) Dalam hal barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.

(3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun, kecuali dalam hal Putusan Pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Resmi Pasal 247

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Halaman ini mencakup Putusan Pemaafan Hakim dan pengaturan mengenai penyerahan, perampasan, pemusnahan, atau perusakan barang bukti dalam putusan.

Ringkasan Materi

Putusan Pemaafan Hakim merupakan jenis putusan tersendiri: kesalahan Terdakwa tetap dinyatakan terbukti, tetapi Hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada saat dan setelah tindak pidana. Putusan tersebut dapat diajukan Upaya Hukum. Pengadilan juga wajib menetapkan status barang bukti dan pihak yang berhak menerimanya, kecuali barang bukti harus dirampas, dimusnahkan, atau dirusak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Catatan Penerapan

Pertimbangan Putusan Pemaafan Hakim harus membedakan secara tegas antara pembuktian kesalahan dan alasan tidak dijatuhkannya pidana atau tindakan. Amar mengenai barang bukti harus menyebut secara jelas identitas barang, pihak yang berhak menerima, serta dasar perampasan, pemusnahan, atau perusakan apabila barang tidak dikembalikan.