Pedoman Pemidanaan, Penggantian Aparat, dan Putusan Nonpemidanaan
RINGKASAN PASAL
Mengatur kewajiban Hakim mempertimbangkan pedoman pemidanaan dan mencantumkannya dalam bagian khusus putusan, penggantian Hakim, Penuntut Umum, atau Advokat yang berhalangan, serta muatan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
(1) Apabila Hakim atau Penuntut Umum berhalangan, ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari.
(2) Dalam hal Advokat berhalangan, Terdakwa atau asosiasi Advokat menunjuk penggantinya.
(3) Dalam hal pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak ada atau juga berhalangan maka sidang dapat dilanjutkan.
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
Bagian lanjutan acara pemeriksaan biasa yang mengatur pedoman pemidanaan, keberlanjutan persidangan ketika aparat atau Advokat berhalangan, dan muatan putusan yang bukan merupakan pemidanaan.
Pedoman pemidanaan, format putusan, penggantian pejabat, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan pembebasan Terdakwa dari tahanan.
BUNYI PASAL
(1) Apabila Hakim atau Penuntut Umum berhalangan, ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari.
(2) Dalam hal Advokat berhalangan, Terdakwa atau asosiasi Advokat menunjuk penggantinya.
(3) Dalam hal pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak ada atau juga berhalangan maka sidang dapat dilanjutkan.
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
UNSUR DELIK
PUTUSAN MK
YURISPRUDENSI
DOKTRIN
LAINNYA
Pasal 251 sampai dengan Pasal 253.
Putusan pemidanaan wajib memperlihatkan secara khusus penerapan pedoman pemidanaan. Persidangan harus tetap dijaga kelangsungannya apabila Hakim, Penuntut Umum, atau Advokat berhalangan. Putusan bebas atau lepas harus menyebutkan alasan dan dasar hukum serta memerintahkan pembebasan Terdakwa yang ditahan sejak putusan diucapkan.
Dalam penyusunan putusan, perlu dipastikan terdapat bagian khusus yang menilai pedoman pemidanaan. Untuk putusan bebas atau lepas, amar pembebasan dari tahanan harus konsisten dengan status penahanan dan diucapkan secara tegas.