KUHAP · Pasal 251 sampai dengan Pasal 253

Pasal 253

Pedoman Pemidanaan, Penggantian Aparat, dan Putusan Nonpemidanaan

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur kewajiban Hakim mempertimbangkan pedoman pemidanaan dan mencantumkannya dalam bagian khusus putusan, penggantian Hakim, Penuntut Umum, atau Advokat yang berhalangan, serta muatan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 253

(1) Putusan yang bukan merupakan pemidanaan memuat:

a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) kecuali huruf e, huruf f, dan huruf h;

b. pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; dan

c. perintah supaya Terdakwa yang ditahan dibebaskan sejak putusan diucapkan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga terhadap pasal ini.

Penjelasan Resmi Pasal 253

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bagian lanjutan acara pemeriksaan biasa yang mengatur pedoman pemidanaan, keberlanjutan persidangan ketika aparat atau Advokat berhalangan, dan muatan putusan yang bukan merupakan pemidanaan.

Topik Utama

Pedoman pemidanaan, format putusan, penggantian pejabat, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan pembebasan Terdakwa dari tahanan.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 253

(1) Putusan yang bukan merupakan pemidanaan memuat:

a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) kecuali huruf e, huruf f, dan huruf h;

b. pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; dan

c. perintah supaya Terdakwa yang ditahan dibebaskan sejak putusan diucapkan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga terhadap pasal ini.

Penjelasan Resmi Pasal 253

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 251 sampai dengan Pasal 253.

Ringkasan Materi

Putusan pemidanaan wajib memperlihatkan secara khusus penerapan pedoman pemidanaan. Persidangan harus tetap dijaga kelangsungannya apabila Hakim, Penuntut Umum, atau Advokat berhalangan. Putusan bebas atau lepas harus menyebutkan alasan dan dasar hukum serta memerintahkan pembebasan Terdakwa yang ditahan sejak putusan diucapkan.

Catatan Penerapan

Dalam penyusunan putusan, perlu dipastikan terdapat bagian khusus yang menilai pedoman pemidanaan. Untuk putusan bebas atau lepas, amar pembebasan dari tahanan harus konsisten dengan status penahanan dan diucapkan secara tegas.