Kompensasi
RINGKASAN PASAL
Mengatur hak Korban atas Kompensasi dari negara ketika pelaku tidak mampu membayar Restitusi, bentuk Kompensasi, kewajiban pemberitahuan, penitipan, tenggang waktu pembayaran, pemberitahuan ketidakpatuhan, dan berita acara pelaksanaan.
(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberitahukan hak atas Kompensasi kepada Korban dan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kompensasi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
BAB XIII Bagian Keempat mengenai Kompensasi.
Kompensasi; perlindungan Korban; pelaksanaan putusan; administrasi perkara.
BUNYI PASAL
(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberitahukan hak atas Kompensasi kepada Korban dan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kompensasi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
UNSUR DELIK
PUTUSAN MK
YURISPRUDENSI
DOKTRIN
LAINNYA
Mengatur hak Korban atas Kompensasi yang diberikan negara ketika pelaku tidak dapat membayar Restitusi, prosedur pemberitahuan, penitipan, pembayaran, dan dokumentasi pelaksanaan.
Kompensasi merupakan mekanisme pembayaran oleh negara ketika pelaku tidak mampu memenuhi Restitusi. Penegak hukum wajib memberitahukan hak tersebut dan Jaksa mendokumentasikan pelaksanaannya.
Perlu dibedakan secara tegas antara Restitusi oleh pelaku dan Kompensasi oleh negara, termasuk dasar ketidakmampuan pelaku, isi putusan, tenggang waktu, dan berita acara pelaksanaan.