KUHAP · Pasal 55 dan Pasal 56

Pasal 55

Bantuan Teknis Penyidikan

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur dukungan bantuan teknis Penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah berupa laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, digital forensik, dan bantuan teknis lain.

Pasal 55

Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis Penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah.

Penjelasan Resmi Pasal 55

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

BAB II — Penyelidikan dan Penyidikan

Bagian Keenam — Bantuan Teknis Penyidikan

Pasal 55 dan Pasal 56

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 55

Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis Penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah.

Penjelasan Resmi Pasal 55

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan Pengaturan

Ketentuan ini mengatur dukungan teknis terhadap Penyidikan untuk menghasilkan pembuktian secara ilmiah, jenis bantuan teknis yang dapat digunakan, instansi pelaksana, dan kemungkinan meminta bantuan dari instansi atau lembaga lain.

Ringkasan Materi

Pasal 55 dan Pasal 56 menempatkan pembuktian ilmiah sebagai bagian penting Penyidikan. Bantuan teknis dapat mencakup pemeriksaan laboratorium, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, digital forensik, serta bentuk bantuan teknis lain yang diperlukan. Pelaksana utamanya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan kemungkinan melibatkan instansi atau lembaga lain.

Catatan Penerapan

  1. Penggunaan bantuan teknis harus berkaitan langsung dengan kebutuhan pembuktian perkara.
  2. Jenis barang bukti atau kondisi orang yang diperiksa menentukan bentuk bantuan teknis yang diperlukan.
  3. Penanganan barang bukti yang memerlukan perlakuan khusus harus menjaga integritas, keamanan, dan keterlacakan barang bukti.
  4. Permintaan bantuan kepada instansi atau lembaga lain perlu didokumentasikan dalam administrasi Penyidikan.