KUHAP · Pasal 254 sampai dengan Pasal 256

Pasal 256

Petikan Putusan, Surat Palsu, dan Berita Acara Sidang

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur penandatanganan petikan putusan, pencatatan putusan pada surat palsu atau dipalsukan, serta kewajiban, isi, permintaan catatan khusus, dan penandatanganan berita acara sidang.

Pasal 256

(1) Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.

(2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari Keterangan Saksi, Terdakwa, dan Ahli, kecuali jika Hakim ketua sidang menyatakan cukup menunjuk keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lain.

(3) Atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat, Hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus mengenai suatu keadaan atau keterangan.

(4) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim ketua sidang dan panitera, kecuali jika salah satu dari Hakim ketua sidang dan panitera berhalangan, hal tersebut dinyatakan dalam berita acara.

Penjelasan Resmi Pasal 256

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bagian akhir pengaturan acara pemeriksaan biasa dalam BAB XV, khususnya dokumentasi putusan dan persidangan.

Topik Utama

  • petikan putusan;
  • surat palsu atau dipalsukan;
  • berita acara sidang;
  • catatan khusus atas keadaan atau keterangan di persidangan;
  • penandatanganan berita acara.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 256

(1) Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.

(2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari Keterangan Saksi, Terdakwa, dan Ahli, kecuali jika Hakim ketua sidang menyatakan cukup menunjuk keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lain.

(3) Atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat, Hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus mengenai suatu keadaan atau keterangan.

(4) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim ketua sidang dan panitera, kecuali jika salah satu dari Hakim ketua sidang dan panitera berhalangan, hal tersebut dinyatakan dalam berita acara.

Penjelasan Resmi Pasal 256

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 254 sampai dengan Pasal 256 mengatur petikan putusan, perlakuan terhadap surat palsu atau dipalsukan, serta pembuatan dan penandatanganan berita acara sidang.

Ringkasan Materi

Petikan putusan harus segera ditandatangani setelah putusan diucapkan. Dalam perkara yang melibatkan surat palsu atau dipalsukan, panitera wajib menghubungkan surat tersebut dengan petikan putusan melalui pencatatan formal. Seluruh kejadian penting selama persidangan harus dituangkan dalam berita acara sidang, termasuk keterangan penting dan catatan khusus yang diminta para pihak.

Catatan Penerapan

Perlu diperiksa kesesuaian antara petikan putusan, amar putusan, surat yang dinyatakan palsu atau dipalsukan, dan berita acara sidang. Permintaan para pihak agar suatu keadaan atau keterangan dicatat secara khusus bersifat wajib untuk diperintahkan oleh Hakim ketua sidang.