KUHAP · Pasal 1 sampai dengan Pasal 4

Pasal 3

Ketentuan Umum

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur definisi umum, prinsip pelaksanaan acara pidana, ruang lingkup berlakunya KUHAP, dan corak pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Pasal 2

(1) Acara pidana dilaksanakan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang.

(2) Acara pidana dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana terpadu atas dasar prinsip diferensiasi fungsional yang menekankan fungsi Penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan pada Jaksa, pemeriksaan pengadilan pada Hakim, Advokat yang memberikan Jasa Hukum dan Bantuan Hukum dalam rangka mendudukkan peristiwa pidana secara profesional dan proporsional serta Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan Terpidana.

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini dimaksudkan untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum pada semua tahap peradilan.

(2) Ketentuan dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana terhadap seluruh tindak pidana, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang.

Penjelasan Resmi Pasal 3

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang tidak boleh mengatur hukum acara pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem Hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Yang dimaksud dengan “sistem Hakim aktif” adalah Hakim mempunyai peran besar dalam mengarahkan, memutuskan perkara, aktif dalam menemukan fakta, dan cermat dalam menilai alat bukti.

Yang dimaksud dengan “para pihak berlawanan secara berimbang” adalah yang dikenal dengan sistem adversarial yang harus menjamin keseimbangan antara hak Penyidik, hak Penuntut Umum, dan/atau hak Tersangka atau Terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian, penerapan hukum acara pidana di Indonesia merupakan perpaduan antara sistem eropa kontinental dengan sistem adversarial.

Kedudukan

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1 sampai dengan Pasal 4

Topik Utama

  • Definisi dan istilah hukum acara pidana
  • Sistem peradilan pidana terpadu
  • Diferensiasi fungsional aparat penegak hukum
  • Ruang lingkup berlakunya KUHAP
  • Sistem Hakim aktif dan sistem adversarial

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Pasal 2

(1) Acara pidana dilaksanakan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang.

(2) Acara pidana dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana terpadu atas dasar prinsip diferensiasi fungsional yang menekankan fungsi Penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan pada Jaksa, pemeriksaan pengadilan pada Hakim, Advokat yang memberikan Jasa Hukum dan Bantuan Hukum dalam rangka mendudukkan peristiwa pidana secara profesional dan proporsional serta Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan Terpidana.

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini dimaksudkan untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum pada semua tahap peradilan.

(2) Ketentuan dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana terhadap seluruh tindak pidana, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang.

Penjelasan Resmi Pasal 3

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang tidak boleh mengatur hukum acara pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem Hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Yang dimaksud dengan “sistem Hakim aktif” adalah Hakim mempunyai peran besar dalam mengarahkan, memutuskan perkara, aktif dalam menemukan fakta, dan cermat dalam menilai alat bukti.

Yang dimaksud dengan “para pihak berlawanan secara berimbang” adalah yang dikenal dengan sistem adversarial yang harus menjamin keseimbangan antara hak Penyidik, hak Penuntut Umum, dan/atau hak Tersangka atau Terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian, penerapan hukum acara pidana di Indonesia merupakan perpaduan antara sistem eropa kontinental dengan sistem adversarial.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan Pengaturan

Bab ini memuat pengertian istilah yang digunakan dalam KUHAP, prinsip legalitas hukum acara pidana, sistem peradilan pidana terpadu, ruang lingkup berlakunya KUHAP, serta corak pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ringkasan Materi

  1. Pasal 1 memberikan definisi otentik terhadap 57 istilah utama yang dipergunakan dalam KUHAP.
  2. Pasal 2 menegaskan asas legalitas formil dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan diferensiasi fungsional.
  3. Pasal 3 menentukan ruang lingkup KUHAP bagi peradilan umum dan seluruh tindak pidana, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
  4. Pasal 4 menetapkan model pemeriksaan yang menggabungkan peran aktif Hakim dengan keseimbangan posisi para pihak.

Catatan Penerapan

  • Definisi dalam Pasal 1 harus digunakan secara konsisten ketika menafsirkan ketentuan dalam bab-bab berikutnya.
  • Pasal 3 ayat (2) membuka ruang bagi hukum acara khusus sepanjang penyimpangannya ditentukan dalam Undang-Undang.
  • Pasal 4 menempatkan Hakim bukan sebagai pihak yang pasif, tetapi tetap wajib menjaga keseimbangan, kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan.
  • Verifikasi akhir baris demi baris terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 telah selesai dilakukan berdasarkan PDF resmi JDIH.
  • Subperincian Pasal 1 angka 40 dan angka 51 serta penulisan frasa “sistem eropa kontinental” dalam Penjelasan Pasal 4 dipertahankan sesuai naskah resmi.