Rehabilitasi
RINGKASAN PASAL
Mengatur hak memperoleh Rehabilitasi setelah putusan bebas atau lepas yang berkekuatan hukum tetap, bentuk Rehabilitasi, pencantuman dalam putusan, Rehabilitasi melalui Praperadilan, sumber pendanaan, dan pengaturan lebih lanjut.
(1) Pendanaan Rehabilitasi bersumber dari dana abadi untuk pembayaran Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
BAB XIII, Bagian Kedua mengenai Rehabilitasi.
Putusan bebas atau lepas, pemulihan hak, Rehabilitasi sosial dan medis, pemberdayaan, reintegrasi sosial, Praperadilan, dan dana abadi.
BUNYI PASAL
(1) Pendanaan Rehabilitasi bersumber dari dana abadi untuk pembayaran Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
UNSUR DELIK
PUTUSAN MK
YURISPRUDENSI
DOKTRIN
LAINNYA
Pasal 176 sampai dengan Pasal 177.
Rehabilitasi merupakan konsekuensi putusan bebas atau lepas yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat pula diberikan melalui Praperadilan apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan.
Perlu dipastikan amar putusan memuat Rehabilitasi, bentuk pemulihan yang diberikan, dasar putusan berkekuatan hukum tetap, dan kesesuaian mekanisme pendanaan.