KUHAP · Pasal 314 sampai dengan Pasal 317

Pasal 317

Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur kewenangan Jaksa Agung mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, larangan merugikan pihak yang berkepentingan, tata cara permohonan dan penyampaian risalah, pengiriman permohonan kepada Mahkamah Agung, penyampaian putusan, serta penerapannya pada peradilan militer.

Pasal 317

Ketentuan mengenai pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 sampai dengan Pasal 316 berlaku bagi pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum terhadap Putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Kedudukan

Bab XVII tentang Upaya Hukum Luar Biasa, Bagian Kesatu mengenai Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

Topik Utama

Kasasi demi kepentingan hukum, kewenangan Jaksa Agung, risalah permohonan, penyampaian kepada pihak yang berkepentingan, pengiriman ke Mahkamah Agung, penyampaian putusan, dan penerapan pada peradilan militer.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 317

Ketentuan mengenai pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 sampai dengan Pasal 316 berlaku bagi pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum terhadap Putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 314 sampai dengan Pasal 317.

Ringkasan Materi

Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali oleh Jaksa Agung terhadap putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan selain Mahkamah Agung. Putusannya tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Permohonan disampaikan secara tertulis melalui panitera pengadilan tingkat pertama, disertai risalah alasan, lalu diteruskan kepada Mahkamah Agung dalam tenggang waktu yang ditentukan. Ketentuan ini juga berlaku terhadap putusan dalam lingkungan peradilan militer.

Catatan Penerapan

  • Berbeda dari kasasi biasa, inisiatif permohonan berada pada Jaksa Agung.
  • Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh memperburuk kedudukan pihak yang berkepentingan.
  • Tenggang waktu 2 (dua) Hari pada Pasal 315 perlu diperhatikan dalam administrasi pengadilan.
  • Penerapan secara mutatis mutandis terhadap peradilan militer dinyatakan secara tegas dalam Pasal 317.
  • Batang tubuh dan seluruh rujukan silang Pasal 314–317 telah diverifikasi baris demi baris terhadap naskah resmi.