KUHAP · Pasal 231 dan Pasal 232

Pasal 232

Penutupan Pemeriksaan dan Musyawarah Majelis

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur penyampaian kesimpulan lisan atas pembuktian, tuntutan pidana, pembelaan dan jawaban, penutupan serta pembukaan kembali pemeriksaan, dan dasar musyawarah majelis untuk mengambil putusan.

Pasal 232

(1) Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan Hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Advokatnya dengan memberikan alasan yang dapat diterima, sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (5) dapat dibuka kembali.

(2) Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Advokat, Penuntut Umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

(4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan kepada setiap Hakim anggota dan setelah itu ketua majelis Hakim mengemukakan pendapatnya.

(5) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya.

Penjelasan Resmi Pasal 232

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bagian dari BAB XV tentang tahap akhir pemeriksaan biasa sebelum pengambilan putusan.

Topik Utama

Tuntutan; pembelaan; penutupan pemeriksaan; pembukaan kembali sidang; musyawarah majelis.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 232

(1) Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan Hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Advokatnya dengan memberikan alasan yang dapat diterima, sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (5) dapat dibuka kembali.

(2) Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Advokat, Penuntut Umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

(4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan kepada setiap Hakim anggota dan setelah itu ketua majelis Hakim mengemukakan pendapatnya.

(5) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya.

Penjelasan Resmi Pasal 232

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 231 dan Pasal 232.

Ringkasan Materi

Pasal ini menempatkan tuntutan, pembelaan, dan jawaban sebagai tahap sebelum penutupan pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dibuka kembali dengan alasan yang dapat diterima. Musyawarah wajib bertumpu pada surat dakwaan dan fakta yang terbukti di persidangan.

Catatan Penerapan

Ketentuan giliran terakhir bagi Terdakwa atau Advokat harus dijaga. Pertimbangan dalam musyawarah tidak boleh didasarkan pada fakta di luar surat dakwaan dan hasil pembuktian di persidangan.

Audit visual dan baris demi baris terhadap batang tubuh serta Penjelasan Resmi Pasal 231 sampai dengan Pasal 232 telah diselesaikan berdasarkan PDF resmi. Tidak ditemukan perbedaan literal maupun kekurangan isi. Penyisiran penutup terhadap penanda editorial lama—placeholder, tag QA, penjelasan belum diisi, dan catatan audit sementara—tidak menemukan residu pada entri KUHAP yang diperiksa. Audit keseluruhan Pasal 1–369 telah selesai; status audit dinormalisasi pada 19 Juli 2026.