KUHAP · Pasal 349 sampai dengan Pasal 352

Pasal 352

Pelaksanaan Pidana Pengawasan, Kerja Sosial, Hak Tertentu, Kewajiban Adat, dan Pidana Tambahan Korporasi

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur pelaksanaan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, tindakan, pencabutan hak tertentu, pemenuhan kewajiban adat beserta ganti rugi apabila tidak terpenuhi, serta pelaksanaan pidana tambahan terhadap Korporasi termasuk penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan Korporasi.

Pasal 352

(1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan kepada Korporasi, pelaksanaan pidana tambahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pelaksanaan pidana tambahan oleh Korporasi tidak terpenuhi, Penuntut Umum dapat menyita kekayaan atau pendapatan Korporasi dan melakukan pelelangan atas izin ketua pengadilan dengan bantuan kantor lelang negara dalam waktu 3 (tiga) bulan.

(3) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke kas negara.

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Penjelasan Resmi Pasal 352

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memperhatikan hal yang tidak mungkin diatasi pengaturannya dalam waktu singkat.

Ayat (3)

Ayat (4)

Perpanjangan waktu dimaksudkan untuk tetap dijaga agar pelaksanaan lelang tersebut tidak ditunda.

Kedudukan

Bagian ini merupakan kelanjutan pengaturan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, khususnya terhadap pidana nonpenjara, tindakan, pidana tambahan tertentu, kewajiban adat, dan pidana tambahan terhadap Korporasi.

Topik Utama

Pelaksanaan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, tindakan, pencabutan hak tertentu, pemenuhan kewajiban adat, ganti rugi karena kewajiban adat tidak terpenuhi, dan pelaksanaan pidana tambahan terhadap Korporasi.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 352

(1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan kepada Korporasi, pelaksanaan pidana tambahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pelaksanaan pidana tambahan oleh Korporasi tidak terpenuhi, Penuntut Umum dapat menyita kekayaan atau pendapatan Korporasi dan melakukan pelelangan atas izin ketua pengadilan dengan bantuan kantor lelang negara dalam waktu 3 (tiga) bulan.

(3) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke kas negara.

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Penjelasan Resmi Pasal 352

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memperhatikan hal yang tidak mungkin diatasi pengaturannya dalam waktu singkat.

Ayat (3)

Ayat (4)

Perpanjangan waktu dimaksudkan untuk tetap dijaga agar pelaksanaan lelang tersebut tidak ditunda.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 349 sampai dengan Pasal 352.

Ringkasan Materi

Pelaksanaan pidana pengawasan dan kerja sosial berada pada Jaksa, sedangkan pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pelaksanaan tindakan juga dilakukan oleh Jaksa dengan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga lain. Pencabutan hak tertentu harus dijalankan oleh lembaga terkait setelah menerima salinan putusan. Kewajiban adat yang tidak dipenuhi beralih menjadi kewajiban membayar ganti rugi dan harus dituangkan dalam berita acara serah terima. Terhadap Korporasi yang tidak melaksanakan pidana tambahan, Penuntut Umum dapat menyita dan melelang kekayaan atau pendapatannya atas izin ketua pengadilan.

Catatan Penerapan

  • Pelaksanaan pidana pengawasan, kerja sosial, dan tindakan memerlukan koordinasi antara Jaksa, Pembimbing Kemasyarakatan, serta lembaga lain yang relevan.
  • Untuk pencabutan hak tertentu, perlu dipastikan lembaga penerima salinan putusan mempunyai kewenangan administratif untuk melaksanakan amar.
  • Pelaksanaan kewajiban adat harus terdokumentasi melalui berita acara serah terima dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang.
  • Pada pelaksanaan pidana tambahan Korporasi, perlu diperhatikan izin ketua pengadilan, tenggang waktu pelelangan, dan pencatatan hasil pelelangan ke kas negara.
  • Verifikasi akhir baris demi baris terhadap Pasal 349 sampai dengan Pasal 352 telah selesai dilakukan berdasarkan PDF resmi JDIH.
  • Tanda petik tipografis pada Penjelasan Pasal 349 ayat (1) serta ketiadaan tanda titik setelah frasa “Cukup jelas” pada ayat (2) dan ayat (3) dipertahankan sesuai naskah resmi.