KUHAP · Pasal 346 sampai dengan Pasal 348

Pasal 346

Angsuran Denda, Ganti Rugi, dan Biaya Perkara

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur permohonan angsuran pidana denda, tindakan Jaksa jika denda tidak dibayar, pengecualian harta benda yang tidak dapat disita, pelaksanaan putusan ganti rugi, penyerahan ganti rugi kepada Korban, serta pembebanan biaya perkara dan/atau ganti rugi terhadap lebih dari satu Terpidana.

Pasal 346

(1) Terpidana dapat mengajukan permohonan angsuran pidana denda paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal denda tidak dibayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaksa melakukan:

a. Penyitaan harta benda atau pendapatan Terpidana atas izin ketua pengadilan negeri;

b. pelelangan barang sitaan dengan bantuan kantor lelang negara; dan/ atau

c. pengajuan pidana pengganti sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(3) Harta benda milik Terpidana yang tidak dapat disita meliputi barang yang diperlukan untuk hidup layak dan bekerja, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara eksekusi pidana denda diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Resmi Pasal 346

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bagian ini merupakan lanjutan pengaturan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, khususnya mengenai eksekusi pidana denda, ganti rugi, dan pembebanan biaya perkara.

Topik Utama

Pidana denda, angsuran denda, penyitaan dan pelelangan harta benda, pidana pengganti, ganti rugi kepada Korban, biaya perkara, dan tanggung jawab bersama para Terpidana.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 346

(1) Terpidana dapat mengajukan permohonan angsuran pidana denda paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal denda tidak dibayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaksa melakukan:

a. Penyitaan harta benda atau pendapatan Terpidana atas izin ketua pengadilan negeri;

b. pelelangan barang sitaan dengan bantuan kantor lelang negara; dan/ atau

c. pengajuan pidana pengganti sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(3) Harta benda milik Terpidana yang tidak dapat disita meliputi barang yang diperlukan untuk hidup layak dan bekerja, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara eksekusi pidana denda diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Resmi Pasal 346

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 346 sampai dengan Pasal 348.

Ringkasan Materi

Terpidana dapat mengajukan angsuran pidana denda paling lama 6 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila denda tidak dibayar, Jaksa dapat melakukan penyitaan, pelelangan, dan/atau mengajukan pidana pengganti. Barang yang diperlukan untuk hidup layak dan bekerja dikecualikan dari penyitaan. Pelaksanaan ganti rugi mengikuti mekanisme pidana denda secara mutatis mutandis, dan Penuntut Umum wajib menyerahkannya kepada Korban paling lama 1 Hari setelah diterima. Dalam perkara dengan beberapa Terpidana, biaya perkara dan/atau ganti rugi dibebankan bersama-sama secara berimbang.

Catatan Penerapan

  1. Izin ketua pengadilan negeri diperlukan sebelum penyitaan harta benda atau pendapatan Terpidana untuk pelunasan denda.
  2. Pemilihan antara penyitaan, pelelangan, dan pengajuan pidana pengganti perlu disesuaikan dengan amar putusan serta ketentuan KUHP.
  3. Pengecualian barang untuk hidup layak dan bekerja harus dibaca bersama peraturan pelaksana mengenai batas dan jenis harta yang tidak dapat disita.
  4. Tenggang 1 Hari dalam penyerahan ganti rugi kepada Korban dihitung setelah Penuntut Umum menerima pembayaran tersebut.
  5. Frasa “bersama-sama secara berimbang” pada Pasal 348 memerlukan penjabaran operasional dalam amar atau pelaksanaan putusan agar bagian masing-masing Terpidana dapat ditentukan secara jelas.
  6. Verifikasi akhir baris demi baris terhadap Pasal 346 sampai dengan Pasal 348 telah selesai dilakukan berdasarkan PDF resmi JDIH.
  7. Bentuk literal “dan/ atau” pada Pasal 346 ayat (2) huruf b dan Pasal 348 dipertahankan sesuai dengan naskah resmi.