KUHAP · Pasal 334 sampai dengan Pasal 337

Pasal 335

Pelaksanaan Putusan dan Pidana Denda Korporasi

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur dasar pelaksanaan putusan Korporasi, penggunaan petikan putusan, tenggang waktu pembayaran denda, penyitaan dan pelelangan harta benda, kehadiran hakim pengawas, serta pelaksanaan pidana denda terhadap penanggung jawab Korporasi.

Pasal 335

(1) Dalam hal Korporasi dikenai pidana denda, pembayaran denda dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal Terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harta benda Korporasi disita oleh Jaksa atas izin ketua pengadilan negeri dan dilelang dengan bantuan kantor lelang negara untuk membayar denda.

Penjelasan Resmi Pasal 335

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bagian Kedelapan BAB XVII KUHAP mengenai pelaksanaan putusan terhadap Korporasi.

Topik Utama

Eksekusi putusan; pidana denda Korporasi; penyitaan; pelelangan; hakim pengawas.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 335

(1) Dalam hal Korporasi dikenai pidana denda, pembayaran denda dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal Terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harta benda Korporasi disita oleh Jaksa atas izin ketua pengadilan negeri dan dilelang dengan bantuan kantor lelang negara untuk membayar denda.

Penjelasan Resmi Pasal 335

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 334 sampai dengan Pasal 337 mengatur dasar pelaksanaan putusan, pembayaran pidana denda oleh Korporasi dan penanggung jawab Korporasi, penyitaan dan pelelangan harta benda, serta kehadiran hakim pengawas dan jaksa.

Ringkasan Materi

Pelaksanaan putusan Korporasi mensyaratkan putusan berkekuatan hukum tetap, dengan petikan putusan dapat dipakai sebagai dasar eksekusi. Denda wajib dibayar dalam 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan. Apabila tidak dibayar, harta benda dapat disita dan dilelang untuk pelunasan.

Catatan Penerapan

Pasal 337 ayat (3) secara tekstual menyebut harta benda Korporasi dapat disita untuk melunasi denda yang dijatuhkan kepada penanggung jawab Korporasi. Hubungan antara subjek Terpidana dan objek penyitaan ini perlu diperhatikan secara ketat. Rumusan tersebut, termasuk perbedaan penulisan “penanggungjawab” pada ayat (1) dan “penanggung jawab” pada ayat (3), telah dicocokkan secara visual dengan PDF resmi.