Pasal 336
Pelaksanaan putusan harus dihadiri oleh hakim pengawas dan jaksa yang menangani perkara.
Pasal 336
Pelaksanaan Putusan dan Pidana Denda Korporasi
RINGKASAN PASAL
Ikhtisar Ketentuan
Mengatur dasar pelaksanaan putusan Korporasi, penggunaan petikan putusan, tenggang waktu pembayaran denda, penyitaan dan pelelangan harta benda, kehadiran hakim pengawas, serta pelaksanaan pidana denda terhadap penanggung jawab Korporasi.
Penjelasan Resmi Pasal 336
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
Kedudukan
Bagian Kedelapan BAB XVII KUHAP mengenai pelaksanaan putusan terhadap Korporasi.
Topik Utama
Eksekusi putusan; pidana denda Korporasi; penyitaan; pelelangan; hakim pengawas.
BUNYI PASAL
Bunyi Pasal
Pasal 336
Pelaksanaan putusan harus dihadiri oleh hakim pengawas dan jaksa yang menangani perkara.
Penjelasan Resmi Pasal 336
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
UNSUR DELIK
Unsur Delik
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
PUTUSAN MK
Putusan MK
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
YURISPRUDENSI
Yurisprudensi
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
DOKTRIN
Doktrin
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
LAINNYA
Lainnya
Cakupan
Pasal 334 sampai dengan Pasal 337 mengatur dasar pelaksanaan putusan, pembayaran pidana denda oleh Korporasi dan penanggung jawab Korporasi, penyitaan dan pelelangan harta benda, serta kehadiran hakim pengawas dan jaksa.
Ringkasan Materi
Pelaksanaan putusan Korporasi mensyaratkan putusan berkekuatan hukum tetap, dengan petikan putusan dapat dipakai sebagai dasar eksekusi. Denda wajib dibayar dalam 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan. Apabila tidak dibayar, harta benda dapat disita dan dilelang untuk pelunasan.
Catatan Penerapan
Pasal 337 ayat (3) secara tekstual menyebut harta benda Korporasi dapat disita untuk melunasi denda yang dijatuhkan kepada penanggung jawab Korporasi. Hubungan antara subjek Terpidana dan objek penyitaan ini perlu diperhatikan secara ketat. Rumusan tersebut, termasuk perbedaan penulisan “penanggungjawab” pada ayat (1) dan “penanggung jawab” pada ayat (3), telah dicocokkan secara visual dengan PDF resmi.