KUHAP · Pasal 318 sampai dengan Pasal 320

Pasal 319

Dasar, Tenggang Waktu, dan Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali, alasan peninjauan kembali, batas pengajuan, pengajuan melalui pengadilan tingkat pertama, pemeriksaan alasan peninjauan kembali, berita acara pemeriksaan dan pendapat, serta pengiriman berkas kepada Mahkamah Agung.

Pasal 319

(1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan alasannya.

(2) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (5) huruf a dan huruf c tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu pengajuannya.

(3) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (5) huruf b diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

(4) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai dengan berita acara hasil pemeriksaan alasan peninjauan kembali.

Penjelasan Resmi Pasal 319

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bagian ini merupakan awal pengaturan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Topik Utama

Peninjauan kembali, keadaan baru, bukti baru, kekhilafan Hakim, kekeliruan nyata, tenggang waktu, berita acara pemeriksaan, berita acara pendapat, dan pengiriman berkas ke Mahkamah Agung.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 319

(1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan alasannya.

(2) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (5) huruf a dan huruf c tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu pengajuannya.

(3) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (5) huruf b diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

(4) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai dengan berita acara hasil pemeriksaan alasan peninjauan kembali.

Penjelasan Resmi Pasal 319

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 318 sampai dengan Pasal 320 mengatur pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali, dasar pengajuan, tenggang waktu, pengajuan melalui pengadilan tingkat pertama, pemeriksaan permohonan, penyusunan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat, serta pengiriman berkas kepada Mahkamah Agung.

Ringkasan Materi

Peninjauan kembali dapat diajukan oleh Terpidana, ahli waris, atau keluarga tertentu apabila Terpidana telah meninggal dunia, dan dapat dikuasakan secara khusus kepada Advokat. Dasarnya meliputi keadaan atau bukti baru, tindak pidana yang dilakukan Hakim dalam perkara tersebut, serta kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata. Permohonan diajukan melalui pengadilan tingkat pertama dan diperiksa oleh Hakim yang tidak menangani perkara semula, dengan kehadiran pemohon dan perwakilan Jaksa Agung.

Catatan Penerapan

  1. Alasan peninjauan kembali harus dipetakan secara tegas ke dalam salah satu atau lebih dasar dalam Pasal 318 ayat (5).
  2. Untuk alasan berdasarkan Pasal 318 ayat (5) huruf b, perlu diperhatikan batas waktu 6 (enam) bulan sejak putusan yang menjadi dasar tersebut berkekuatan hukum tetap.
  3. Hakim pemeriksa permohonan di pengadilan negeri tidak boleh merupakan Hakim yang memeriksa perkara semula.
  4. Berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat merupakan dokumen yang berbeda dan memiliki penandatangan yang berbeda.
  5. Pasal 320 ayat (4) menetapkan bahwa ketua pengadilan negeri meneruskan permohonan peninjauan kembali beserta lampirannya kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan diterima.