Pasal 338
Pidana tambahan terhadap Korporasi dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan.
Pasal 338
Pelaksanaan Pidana Tambahan terhadap Korporasi
RINGKASAN PASAL
Ikhtisar Ketentuan
Mengatur pelaksanaan pidana tambahan terhadap Korporasi berdasarkan putusan pengadilan, perampasan barang dan keuntungan hasil tindak pidana, pembayaran ganti rugi atau Restitusi, penyitaan dan pelelangan harta benda Korporasi, serta pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Resmi Pasal 338
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
Kedudukan
Bagian Kesembilan dalam pengaturan pemeriksaan dan pemidanaan Korporasi. Bagian ini mengatur pelaksanaan pidana tambahan yang telah dijatuhkan kepada Korporasi.
Topik Utama
Pelaksanaan pidana tambahan Korporasi, perampasan barang dan keuntungan hasil tindak pidana, ganti rugi, Restitusi, penyitaan, pelelangan, dan pengaturan pelaksana.
BUNYI PASAL
Bunyi Pasal
Pasal 338
Pidana tambahan terhadap Korporasi dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan.
Penjelasan Resmi Pasal 338
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
UNSUR DELIK
Unsur Delik
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
PUTUSAN MK
Putusan MK
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
YURISPRUDENSI
Yurisprudensi
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
DOKTRIN
Doktrin
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
LAINNYA
Lainnya
Cakupan
Pasal 338 sampai dengan Pasal 341.
Ringkasan Materi
Pidana tambahan terhadap Korporasi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan. Perampasan barang hasil tindak pidana dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan apabila terdapat alasan kuat. Seluruh keuntungan berupa harta benda yang timbul dari hasil tindak pidana disita untuk negara.
Ganti rugi atau Restitusi wajib dibayar paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan. Apabila Korporasi tidak membayar, harta benda Korporasi dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban tersebut. Tata cara lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Catatan Penerapan
- Pelaksanaan pidana tambahan harus sesuai secara tepat dengan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Perlu dibedakan antara barang yang dirampas karena diperoleh dari tindak pidana dan seluruh keuntungan berupa harta benda yang timbul dari hasil tindak pidana.
- Pembayaran ganti rugi atau Restitusi memiliki tenggang waktu khusus dan mekanisme eksekusi melalui penyitaan serta pelelangan.
- Rumusan Pasal 340 ayat (4), termasuk penyitaan oleh Jaksa atas izin ketua pengadilan negeri dan pelelangan melalui kantor lelang negara, telah dicocokkan secara visual dengan PDF resmi.