KUHAP · Pasal 338 sampai dengan Pasal 341

Pasal 340

Pelaksanaan Pidana Tambahan terhadap Korporasi

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur pelaksanaan pidana tambahan terhadap Korporasi berdasarkan putusan pengadilan, perampasan barang dan keuntungan hasil tindak pidana, pembayaran ganti rugi atau Restitusi, penyitaan dan pelelangan harta benda Korporasi, serta pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Pasal 340

(1) Korporasi yang dikenai pidana tambahan berupa ganti rugi atau Restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Korporasi dikenai pidana tambahan berupa ganti rugi atau Restitusi, pembayaran ganti rugi atau Restitusi dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap

(3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Dalam hal Korporasi tidak membayar ganti rugi atau Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harta benda Korporasi disita oleh Jaksa atas izin ketua pengadilan negeri dan dilelang dengan bantuan kantor lelang negara untuk membayar ganti rugi atau Restitusi.

Penjelasan Resmi Pasal 340

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bagian Kesembilan dalam pengaturan pemeriksaan dan pemidanaan Korporasi. Bagian ini mengatur pelaksanaan pidana tambahan yang telah dijatuhkan kepada Korporasi.

Topik Utama

Pelaksanaan pidana tambahan Korporasi, perampasan barang dan keuntungan hasil tindak pidana, ganti rugi, Restitusi, penyitaan, pelelangan, dan pengaturan pelaksana.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 340

(1) Korporasi yang dikenai pidana tambahan berupa ganti rugi atau Restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Korporasi dikenai pidana tambahan berupa ganti rugi atau Restitusi, pembayaran ganti rugi atau Restitusi dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap

(3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Dalam hal Korporasi tidak membayar ganti rugi atau Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harta benda Korporasi disita oleh Jaksa atas izin ketua pengadilan negeri dan dilelang dengan bantuan kantor lelang negara untuk membayar ganti rugi atau Restitusi.

Penjelasan Resmi Pasal 340

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 338 sampai dengan Pasal 341.

Ringkasan Materi

Pidana tambahan terhadap Korporasi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan. Perampasan barang hasil tindak pidana dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan apabila terdapat alasan kuat. Seluruh keuntungan berupa harta benda yang timbul dari hasil tindak pidana disita untuk negara.

Ganti rugi atau Restitusi wajib dibayar paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan. Apabila Korporasi tidak membayar, harta benda Korporasi dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban tersebut. Tata cara lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan Penerapan

  1. Pelaksanaan pidana tambahan harus sesuai secara tepat dengan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  2. Perlu dibedakan antara barang yang dirampas karena diperoleh dari tindak pidana dan seluruh keuntungan berupa harta benda yang timbul dari hasil tindak pidana.
  3. Pembayaran ganti rugi atau Restitusi memiliki tenggang waktu khusus dan mekanisme eksekusi melalui penyitaan serta pelelangan.
  4. Rumusan Pasal 340 ayat (4), termasuk penyitaan oleh Jaksa atas izin ketua pengadilan negeri dan pelelangan melalui kantor lelang negara, telah dicocokkan secara visual dengan PDF resmi.