KUHAP · Pasal 308 sampai dengan Pasal 313

Pasal 310

Pemeriksaan, Putusan, dan Penyampaian Putusan Kasasi

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur ruang lingkup pemeriksaan kasasi, larangan penilaian ulang fakta, susunan majelis dan dasar berkas pemeriksaan, pemanggilan pihak, peralihan kewenangan penahanan, putusan menerima atau menolak kasasi, akibat pembatalan putusan, pemberian petikan atau salinan putusan, serta penerapan terhadap peradilan militer.

Pasal 310

(1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung Mengadili perkara.

(2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara Mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara memeriksanya kembali mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

(3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang Mengadili perkara, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau Hakim lain Mengadili perkara tersebut.

Penjelasan Resmi Pasal 310

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bagian ini menutup pengaturan pemeriksaan tingkat kasasi dalam BAB XVI KUHAP. Norma berfokus pada batas pemeriksaan kasasi sebagai pemeriksaan penerapan hukum, tata cara pemeriksaan oleh Mahkamah Agung, akibat hukum pengabulan kasasi, dan penyampaian putusan.

Topik Utama

  • ruang lingkup dan alasan pemeriksaan kasasi;
  • larangan menilai ulang fakta atau pembuktian;
  • susunan majelis dan berkas pemeriksaan;
  • pemanggilan Terdakwa, Saksi, Ahli, atau Penuntut Umum;
  • kewenangan Penahanan pada tingkat kasasi;
  • putusan menolak atau mengabulkan kasasi;
  • akibat pembatalan putusan;
  • petikan, salinan, dan pengiriman putusan kasasi;
  • penerapan terhadap lingkungan peradilan militer.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 310

(1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung Mengadili perkara.

(2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara Mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara memeriksanya kembali mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

(3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang Mengadili perkara, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau Hakim lain Mengadili perkara tersebut.

Penjelasan Resmi Pasal 310

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 308 sampai dengan Pasal 313.

Ringkasan Materi

Pemeriksaan kasasi dibatasi pada persoalan penerapan hukum, tata cara mengadili, dan batas kewenangan pengadilan. Mahkamah Agung tidak melakukan penilaian ulang atas terbukti atau tidaknya perbuatan. Pemeriksaan dilakukan oleh paling sedikit tiga Hakim berdasarkan berkas perkara, dengan kemungkinan mendengar langsung atau memerintahkan pengadilan di bawahnya mendengar pihak tertentu. Kewenangan Penahanan beralih kepada Mahkamah Agung sejak permohonan diterima. Apabila kasasi dikabulkan, putusan yang dimohonkan kasasi dibatalkan dan akibat pembatalannya ditentukan berdasarkan jenis kesalahan hukum yang ditemukan.

Catatan Penerapan

  • Pasal 308 ayat (2) dan Pasal 309 ayat (2) menegaskan kasasi sebagai pemeriksaan penerapan hukum, bukan pemeriksaan ulang fakta.
  • Dasar kasasi dalam Pasal 308 ayat (1) perlu dihubungkan secara cermat dengan bentuk putusan Mahkamah Agung dalam Pasal 310.
  • Tenggang waktu pada Pasal 308 ayat (9), ayat (10), dan Pasal 312 perlu dicatat dalam administrasi perkara kasasi.
  • Rujukan Pasal 308 ayat (9) kepada “ayat (2)” telah dipastikan sesuai dengan redaksi literal naskah resmi, meskipun secara sistematis ayat (2) tidak secara khusus mengatur penerimaan berkas perkara kasasi.