Pasal 343
Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus terhadap Terpidana orang perseorangan dan Korporasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 343
Pelaksanaan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Pidana Penjara
RINGKASAN PASAL
Ikhtisar Ketentuan
Mengatur pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap oleh Penuntut Umum, penyampaian salinan putusan, pelaksanaan pidana terhadap orang perseorangan dan Korporasi, urutan pelaksanaan pidana penjara, pembinaan narapidana, pembayaran pidana denda, pelelangan barang bukti yang dirampas untuk negara, dan pemulihan aset kepada Korban atau pihak yang berhak.
Penjelasan Resmi Pasal 343
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
Kedudukan
Bab XIX mengatur pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Topik Utama
Eksekusi putusan, pidana penjara, pidana denda, barang bukti, pemulihan aset, dan administrasi pelaksanaan putusan.
BUNYI PASAL
Bunyi Pasal
Pasal 343
Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus terhadap Terpidana orang perseorangan dan Korporasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Resmi Pasal 343
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
UNSUR DELIK
Unsur Delik
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
PUTUSAN MK
Putusan MK
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
YURISPRUDENSI
Yurisprudensi
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
DOKTRIN
Doktrin
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
LAINNYA
Lainnya
Cakupan
Pasal 342 sampai dengan Pasal 345 mencakup pejabat pelaksana putusan, distribusi salinan putusan, pelaksanaan jenis pidana, urutan pelaksanaan pidana penjara, pembinaan narapidana, pembayaran pidana denda, pelelangan barang bukti yang dirampas untuk negara, dan pemulihan aset kepada Korban atau pihak yang berhak.
Ringkasan Materi
Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Penuntut Umum. Pidana penjara yang sejenis dijalankan berturut-turut menurut urutan putusan, sedangkan pidana denda pada prinsipnya dibayar dalam 1 bulan dan dapat diperpanjang 1 bulan. Barang bukti yang dirampas untuk negara dilelang, sedangkan aset yang dipulihkan kepada Korban atau pihak yang berhak harus dikembalikan dalam tenggang waktu yang ditentukan.
Catatan Penerapan
- Panitera perlu memastikan penyampaian salinan putusan kepada seluruh pihak yang disebut dalam Pasal 342 ayat (2).
- Urutan pelaksanaan pidana penjara ditentukan berdasarkan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.
- Pelaksanaan pelelangan barang bukti dan pemulihan aset harus diawasi berdasarkan tenggang waktu Pasal 345.
- Verifikasi akhir baris demi baris terhadap Pasal 342 sampai dengan Pasal 345 telah selesai dilakukan berdasarkan PDF resmi JDIH.
- Rumusan Pasal 345 ayat (3) sampai dengan ayat (5), termasuk jangka waktu pelelangan, pengembalian aset, dan perpanjangan tenggang waktu, telah dipastikan secara visual sesuai dengan naskah resmi.