KUHAP · Pasal 342 sampai dengan Pasal 345

Pasal 344

Pelaksanaan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Pidana Penjara

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap oleh Penuntut Umum, penyampaian salinan putusan, pelaksanaan pidana terhadap orang perseorangan dan Korporasi, urutan pelaksanaan pidana penjara, pembinaan narapidana, pembayaran pidana denda, pelelangan barang bukti yang dirampas untuk negara, dan pemulihan aset kepada Korban atau pihak yang berhak.

Pasal 344

(1) Jika Terpidana dipidana penjara dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum Terpidana menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

(2) Pelaksanaan Pidana Penjara dilakukan di lembaga pemasyarakatan yang menyelenggarakan sistem dan fungsi pemasyarakatan.

(3) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Penjelasan Resmi Pasal 344

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pidana yang dijatuhkan berturut-turut tersebut ditetapkan untuk dijalani oleh Terpidana secara berkesinambungan antara menjalani pidana yang satu dengan yang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kedudukan

Bab XIX mengatur pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Topik Utama

Eksekusi putusan, pidana penjara, pidana denda, barang bukti, pemulihan aset, dan administrasi pelaksanaan putusan.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 344

(1) Jika Terpidana dipidana penjara dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum Terpidana menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

(2) Pelaksanaan Pidana Penjara dilakukan di lembaga pemasyarakatan yang menyelenggarakan sistem dan fungsi pemasyarakatan.

(3) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Penjelasan Resmi Pasal 344

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pidana yang dijatuhkan berturut-turut tersebut ditetapkan untuk dijalani oleh Terpidana secara berkesinambungan antara menjalani pidana yang satu dengan yang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 342 sampai dengan Pasal 345 mencakup pejabat pelaksana putusan, distribusi salinan putusan, pelaksanaan jenis pidana, urutan pelaksanaan pidana penjara, pembinaan narapidana, pembayaran pidana denda, pelelangan barang bukti yang dirampas untuk negara, dan pemulihan aset kepada Korban atau pihak yang berhak.

Ringkasan Materi

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Penuntut Umum. Pidana penjara yang sejenis dijalankan berturut-turut menurut urutan putusan, sedangkan pidana denda pada prinsipnya dibayar dalam 1 bulan dan dapat diperpanjang 1 bulan. Barang bukti yang dirampas untuk negara dilelang, sedangkan aset yang dipulihkan kepada Korban atau pihak yang berhak harus dikembalikan dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Catatan Penerapan

  • Panitera perlu memastikan penyampaian salinan putusan kepada seluruh pihak yang disebut dalam Pasal 342 ayat (2).
  • Urutan pelaksanaan pidana penjara ditentukan berdasarkan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.
  • Pelaksanaan pelelangan barang bukti dan pemulihan aset harus diawasi berdasarkan tenggang waktu Pasal 345.
  • Verifikasi akhir baris demi baris terhadap Pasal 342 sampai dengan Pasal 345 telah selesai dilakukan berdasarkan PDF resmi JDIH.
  • Rumusan Pasal 345 ayat (3) sampai dengan ayat (5), termasuk jangka waktu pelelangan, pengembalian aset, dan perpanjangan tenggang waktu, telah dipastikan secara visual sesuai dengan naskah resmi.