KUHAP · Pasal 342 sampai dengan Pasal 345

Pasal 345

Pelaksanaan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Pidana Penjara

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap oleh Penuntut Umum, penyampaian salinan putusan, pelaksanaan pidana terhadap orang perseorangan dan Korporasi, urutan pelaksanaan pidana penjara, pembinaan narapidana, pembayaran pidana denda, pelelangan barang bukti yang dirampas untuk negara, dan pemulihan aset kepada Korban atau pihak yang berhak.

Pasal 345

(1) Jika Putusan Pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, Terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.

(2) Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Jika Putusan Pengadilan menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Penuntut Umum menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan dilelang yang hasilnya dimasukkan ke kas negara sebagai hasil penegakan hukum.

(4) Dalam hal pengadilan menetapkan putusan mengenai pemulihan aset kepada Korban atau yang berhak, Penuntut Umum harus segera melakukan pengembalian aset yang telah dirampas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Penjelasan Resmi Pasal 345

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bab XIX mengatur pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Topik Utama

Eksekusi putusan, pidana penjara, pidana denda, barang bukti, pemulihan aset, dan administrasi pelaksanaan putusan.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 345

(1) Jika Putusan Pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, Terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.

(2) Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Jika Putusan Pengadilan menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Penuntut Umum menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan dilelang yang hasilnya dimasukkan ke kas negara sebagai hasil penegakan hukum.

(4) Dalam hal pengadilan menetapkan putusan mengenai pemulihan aset kepada Korban atau yang berhak, Penuntut Umum harus segera melakukan pengembalian aset yang telah dirampas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Penjelasan Resmi Pasal 345

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 342 sampai dengan Pasal 345 mencakup pejabat pelaksana putusan, distribusi salinan putusan, pelaksanaan jenis pidana, urutan pelaksanaan pidana penjara, pembinaan narapidana, pembayaran pidana denda, pelelangan barang bukti yang dirampas untuk negara, dan pemulihan aset kepada Korban atau pihak yang berhak.

Ringkasan Materi

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Penuntut Umum. Pidana penjara yang sejenis dijalankan berturut-turut menurut urutan putusan, sedangkan pidana denda pada prinsipnya dibayar dalam 1 bulan dan dapat diperpanjang 1 bulan. Barang bukti yang dirampas untuk negara dilelang, sedangkan aset yang dipulihkan kepada Korban atau pihak yang berhak harus dikembalikan dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Catatan Penerapan

  • Panitera perlu memastikan penyampaian salinan putusan kepada seluruh pihak yang disebut dalam Pasal 342 ayat (2).
  • Urutan pelaksanaan pidana penjara ditentukan berdasarkan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.
  • Pelaksanaan pelelangan barang bukti dan pemulihan aset harus diawasi berdasarkan tenggang waktu Pasal 345.
  • Verifikasi akhir baris demi baris terhadap Pasal 342 sampai dengan Pasal 345 telah selesai dilakukan berdasarkan PDF resmi JDIH.
  • Rumusan Pasal 345 ayat (3) sampai dengan ayat (5), termasuk jangka waktu pelelangan, pengembalian aset, dan perpanjangan tenggang waktu, telah dipastikan secara visual sesuai dengan naskah resmi.