KUHP

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 1 sampai dengan Pasal 3

Mengatur asas legalitas dan larangan analogi, pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, serta penerapan ketentuan pidana yang lebih menguntungkan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 1 sampai dengan Pasal 3

Mengatur asas legalitas dan larangan analogi, pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, serta penerapan ketentuan pidana yang lebih menguntungkan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 1 sampai dengan Pasal 3

Mengatur asas legalitas dan larangan analogi, pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, serta penerapan ketentuan pidana yang lebih menguntungkan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 4 sampai dengan Pasal 9

Mengatur asas teritorial, pelindungan atau nasional pasif, universal, pengambilalihan penuntutan, nasional aktif, dan pengecualian berdasarkan perjanjian internasional.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 4 sampai dengan Pasal 9

Mengatur asas teritorial, pelindungan atau nasional pasif, universal, pengambilalihan penuntutan, nasional aktif, dan pengecualian berdasarkan perjanjian internasional.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 4 sampai dengan Pasal 9

Mengatur asas teritorial, pelindungan atau nasional pasif, universal, pengambilalihan penuntutan, nasional aktif, dan pengecualian berdasarkan perjanjian internasional.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 4 sampai dengan Pasal 9

Mengatur asas teritorial, pelindungan atau nasional pasif, universal, pengambilalihan penuntutan, nasional aktif, dan pengecualian berdasarkan perjanjian internasional.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 4 sampai dengan Pasal 9

Mengatur asas teritorial, pelindungan atau nasional pasif, universal, pengambilalihan penuntutan, nasional aktif, dan pengecualian berdasarkan perjanjian internasional.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 4 sampai dengan Pasal 9

Mengatur asas teritorial, pelindungan atau nasional pasif, universal, pengambilalihan penuntutan, nasional aktif, dan pengecualian berdasarkan perjanjian internasional.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 10 dan Pasal 11

Menentukan saat dan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana sebagai dasar penerapan hukum pidana menurut waktu dan tempat.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 10 dan Pasal 11

Menentukan saat dan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana sebagai dasar penerapan hukum pidana menurut waktu dan tempat.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 12

Menetapkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana dan/atau tindakan serta harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, kecuali terdapat alasan pembenar.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 13 dan Pasal 14

Mengatur pengertian permufakatan jahat, syarat pemidanaannya, batas pidana, pidana tambahan, serta alasan tidak dipidananya pelaku yang menarik diri atau mencegah tindak pidana.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 13 dan Pasal 14

Mengatur pengertian permufakatan jahat, syarat pemidanaannya, batas pidana, pidana tambahan, serta alasan tidak dipidananya pelaku yang menarik diri atau mencegah tindak pidana.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 15 dan Pasal 16

Mengatur bentuk persiapan tindak pidana, syarat pemidanaan, batas ancaman pidana, pidana tambahan, dan alasan tidak dipidana apabila pelaku menghentikan atau mencegah terciptanya kondisi untuk melakukan tindak pidana.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 15 dan Pasal 16

Mengatur bentuk persiapan tindak pidana, syarat pemidanaan, batas ancaman pidana, pidana tambahan, dan alasan tidak dipidana apabila pelaku menghentikan atau mencegah terciptanya kondisi untuk melakukan tindak pidana.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 17 sampai dengan Pasal 19

Mengatur unsur percobaan, pengertian permulaan pelaksanaan, batas ancaman pidana, pengunduran diri sukarela, pencegahan akibat, serta pengecualian untuk tindak pidana yang hanya diancam denda kategori II.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 17 sampai dengan Pasal 19

Mengatur unsur percobaan, pengertian permulaan pelaksanaan, batas ancaman pidana, pengunduran diri sukarela, pencegahan akibat, serta pengecualian untuk tindak pidana yang hanya diancam denda kategori II.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 17 sampai dengan Pasal 19

Mengatur unsur percobaan, pengertian permulaan pelaksanaan, batas ancaman pidana, pengunduran diri sukarela, pencegahan akibat, serta pengecualian untuk tindak pidana yang hanya diancam denda kategori II.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 20 sampai dengan Pasal 22

Mengatur bentuk pelaku, menyuruh melakukan, turut serta, menggerakkan orang lain, pembantuan sebelum atau pada saat tindak pidana, batas pidana pembantu, dan pengaruh keadaan pribadi terhadap pidana.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 20 sampai dengan Pasal 22

Mengatur bentuk pelaku, menyuruh melakukan, turut serta, menggerakkan orang lain, pembantuan sebelum atau pada saat tindak pidana, batas pidana pembantu, dan pengaruh keadaan pribadi terhadap pidana.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 20 sampai dengan Pasal 22

Mengatur bentuk pelaku, menyuruh melakukan, turut serta, menggerakkan orang lain, pembantuan sebelum atau pada saat tindak pidana, batas pidana pembantu, dan pengaruh keadaan pribadi terhadap pidana.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 23 sampai dengan Pasal 30

Mengatur pengulangan tindak pidana serta syarat, pihak yang berhak, cara, tenggang waktu, dan penarikan pengaduan dalam tindak pidana aduan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 23 sampai dengan Pasal 30

Mengatur pengulangan tindak pidana serta syarat, pihak yang berhak, cara, tenggang waktu, dan penarikan pengaduan dalam tindak pidana aduan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 23 sampai dengan Pasal 30

Mengatur pengulangan tindak pidana serta syarat, pihak yang berhak, cara, tenggang waktu, dan penarikan pengaduan dalam tindak pidana aduan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 23 sampai dengan Pasal 30

Mengatur pengulangan tindak pidana serta syarat, pihak yang berhak, cara, tenggang waktu, dan penarikan pengaduan dalam tindak pidana aduan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 23 sampai dengan Pasal 30

Mengatur pengulangan tindak pidana serta syarat, pihak yang berhak, cara, tenggang waktu, dan penarikan pengaduan dalam tindak pidana aduan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 23 sampai dengan Pasal 30

Mengatur pengulangan tindak pidana serta syarat, pihak yang berhak, cara, tenggang waktu, dan penarikan pengaduan dalam tindak pidana aduan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 23 sampai dengan Pasal 30

Mengatur pengulangan tindak pidana serta syarat, pihak yang berhak, cara, tenggang waktu, dan penarikan pengaduan dalam tindak pidana aduan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 23 sampai dengan Pasal 30

Mengatur pengulangan tindak pidana serta syarat, pihak yang berhak, cara, tenggang waktu, dan penarikan pengaduan dalam tindak pidana aduan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 31 sampai dengan Pasal 35

Mengatur pelaksanaan ketentuan peraturan, perintah jabatan yang sah, keadaan darurat, pembelaan terpaksa, dan ketiadaan sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 31 sampai dengan Pasal 35

Mengatur pelaksanaan ketentuan peraturan, perintah jabatan yang sah, keadaan darurat, pembelaan terpaksa, dan ketiadaan sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 31 sampai dengan Pasal 35

Mengatur pelaksanaan ketentuan peraturan, perintah jabatan yang sah, keadaan darurat, pembelaan terpaksa, dan ketiadaan sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 31 sampai dengan Pasal 35

Mengatur pelaksanaan ketentuan peraturan, perintah jabatan yang sah, keadaan darurat, pembelaan terpaksa, dan ketiadaan sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 31 sampai dengan Pasal 35

Mengatur pelaksanaan ketentuan peraturan, perintah jabatan yang sah, keadaan darurat, pembelaan terpaksa, dan ketiadaan sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 36 sampai dengan Pasal 44

Mengatur asas kesalahan, pertanggungjawaban tanpa kesalahan apabila ditentukan Undang-Undang, kemampuan bertanggung jawab, anak di bawah 12 tahun, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, dan perintah jabatan tanpa wewenang.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 36 sampai dengan Pasal 44

Mengatur asas kesalahan, pertanggungjawaban tanpa kesalahan apabila ditentukan Undang-Undang, kemampuan bertanggung jawab, anak di bawah 12 tahun, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, dan perintah jabatan tanpa wewenang.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 36 sampai dengan Pasal 44

Mengatur asas kesalahan, pertanggungjawaban tanpa kesalahan apabila ditentukan Undang-Undang, kemampuan bertanggung jawab, anak di bawah 12 tahun, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, dan perintah jabatan tanpa wewenang.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 36 sampai dengan Pasal 44

Mengatur asas kesalahan, pertanggungjawaban tanpa kesalahan apabila ditentukan Undang-Undang, kemampuan bertanggung jawab, anak di bawah 12 tahun, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, dan perintah jabatan tanpa wewenang.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 36 sampai dengan Pasal 44

Mengatur asas kesalahan, pertanggungjawaban tanpa kesalahan apabila ditentukan Undang-Undang, kemampuan bertanggung jawab, anak di bawah 12 tahun, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, dan perintah jabatan tanpa wewenang.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 36 sampai dengan Pasal 44

Mengatur asas kesalahan, pertanggungjawaban tanpa kesalahan apabila ditentukan Undang-Undang, kemampuan bertanggung jawab, anak di bawah 12 tahun, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, dan perintah jabatan tanpa wewenang.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 36 sampai dengan Pasal 44

Mengatur asas kesalahan, pertanggungjawaban tanpa kesalahan apabila ditentukan Undang-Undang, kemampuan bertanggung jawab, anak di bawah 12 tahun, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, dan perintah jabatan tanpa wewenang.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 36 sampai dengan Pasal 44

Mengatur asas kesalahan, pertanggungjawaban tanpa kesalahan apabila ditentukan Undang-Undang, kemampuan bertanggung jawab, anak di bawah 12 tahun, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, dan perintah jabatan tanpa wewenang.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 36 sampai dengan Pasal 44

Mengatur asas kesalahan, pertanggungjawaban tanpa kesalahan apabila ditentukan Undang-Undang, kemampuan bertanggung jawab, anak di bawah 12 tahun, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, dan perintah jabatan tanpa wewenang.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 45 sampai dengan Pasal 50

Mengatur Korporasi sebagai subjek tindak pidana, pelaku dalam dan di luar struktur, syarat pertanggungjawaban, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta alasan pembenar dan pemaaf bagi Korporasi.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 45 sampai dengan Pasal 50

Mengatur Korporasi sebagai subjek tindak pidana, pelaku dalam dan di luar struktur, syarat pertanggungjawaban, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta alasan pembenar dan pemaaf bagi Korporasi.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 45 sampai dengan Pasal 50

Mengatur Korporasi sebagai subjek tindak pidana, pelaku dalam dan di luar struktur, syarat pertanggungjawaban, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta alasan pembenar dan pemaaf bagi Korporasi.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 45 sampai dengan Pasal 50

Mengatur Korporasi sebagai subjek tindak pidana, pelaku dalam dan di luar struktur, syarat pertanggungjawaban, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta alasan pembenar dan pemaaf bagi Korporasi.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 45 sampai dengan Pasal 50

Mengatur Korporasi sebagai subjek tindak pidana, pelaku dalam dan di luar struktur, syarat pertanggungjawaban, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta alasan pembenar dan pemaaf bagi Korporasi.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 45 sampai dengan Pasal 50

Mengatur Korporasi sebagai subjek tindak pidana, pelaku dalam dan di luar struktur, syarat pertanggungjawaban, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta alasan pembenar dan pemaaf bagi Korporasi.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 51 sampai dengan Pasal 52

Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan, serta penumbuhan penyesalan; disertai penegasan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 51 sampai dengan Pasal 52

Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan, serta penumbuhan penyesalan; disertai penegasan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 53 sampai dengan Pasal 56

Ketentuan mengenai kewajiban hakim menegakkan hukum dan keadilan, faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan terhadap orang dan korporasi, alasan peniadaan pidana yang sengaja ditimbulkan, serta dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan demi keadilan dan kemanusiaan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 53 sampai dengan Pasal 56

Ketentuan mengenai kewajiban hakim menegakkan hukum dan keadilan, faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan terhadap orang dan korporasi, alasan peniadaan pidana yang sengaja ditimbulkan, serta dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan demi keadilan dan kemanusiaan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 53 sampai dengan Pasal 56

Ketentuan mengenai kewajiban hakim menegakkan hukum dan keadilan, faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan terhadap orang dan korporasi, alasan peniadaan pidana yang sengaja ditimbulkan, serta dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan demi keadilan dan kemanusiaan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 53 sampai dengan Pasal 56

Ketentuan mengenai kewajiban hakim menegakkan hukum dan keadilan, faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan terhadap orang dan korporasi, alasan peniadaan pidana yang sengaja ditimbulkan, serta dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan demi keadilan dan kemanusiaan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 57

Dalam ancaman pidana pokok alternatif, hakim mengutamakan pidana yang lebih ringan apabila tetap menunjang tujuan pemidanaan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 58 sampai dengan Pasal 59

Mengatur faktor pemberat umum dan batas penambahan pidana paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 58 sampai dengan Pasal 59

Mengatur faktor pemberat umum dan batas penambahan pidana paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 60 sampai dengan Pasal 63

Mengatur mulai berlakunya pidana, pengurangan masa penangkapan atau penahanan, grasi, dan akibat narapidana melarikan diri.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 60 sampai dengan Pasal 63

Mengatur mulai berlakunya pidana, pengurangan masa penangkapan atau penahanan, grasi, dan akibat narapidana melarikan diri.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 60 sampai dengan Pasal 63

Mengatur mulai berlakunya pidana, pengurangan masa penangkapan atau penahanan, grasi, dan akibat narapidana melarikan diri.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 60 sampai dengan Pasal 63

Mengatur mulai berlakunya pidana, pengurangan masa penangkapan atau penahanan, grasi, dan akibat narapidana melarikan diri.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 64 sampai dengan Pasal 67

Mengatur klasifikasi pidana, urutan pidana pokok, jenis pidana tambahan, kedudukan pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana pokok untuk tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 64 sampai dengan Pasal 67

Mengatur klasifikasi pidana, urutan pidana pokok, jenis pidana tambahan, kedudukan pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana pokok untuk tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 64 sampai dengan Pasal 67

Mengatur klasifikasi pidana, urutan pidana pokok, jenis pidana tambahan, kedudukan pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana pokok untuk tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 64 sampai dengan Pasal 67

Mengatur klasifikasi pidana, urutan pidana pokok, jenis pidana tambahan, kedudukan pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana pokok untuk tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 68 sampai dengan Pasal 70

Mengatur batas pidana penjara, perubahan pidana penjara seumur hidup, dan keadaan yang mendorong hakim menghindari pidana penjara.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 68 sampai dengan Pasal 70

Mengatur batas pidana penjara, perubahan pidana penjara seumur hidup, dan keadaan yang mendorong hakim menghindari pidana penjara.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 68 sampai dengan Pasal 70

Mengatur batas pidana penjara, perubahan pidana penjara seumur hidup, dan keadaan yang mendorong hakim menghindari pidana penjara.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 71

Memberi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara di bawah 5 tahun dengan syarat dan batas kategori tertentu.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 72 sampai dengan Pasal 74

Mengatur syarat pembebasan bersyarat, masa percobaan dan pencabutannya, serta pidana tutupan bagi tindak pidana yang dilakukan karena maksud yang patut dihormati.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 72 sampai dengan Pasal 74

Mengatur syarat pembebasan bersyarat, masa percobaan dan pencabutannya, serta pidana tutupan bagi tindak pidana yang dilakukan karena maksud yang patut dihormati.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 72 sampai dengan Pasal 74

Mengatur syarat pembebasan bersyarat, masa percobaan dan pencabutannya, serta pidana tutupan bagi tindak pidana yang dilakukan karena maksud yang patut dihormati.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 75 sampai dengan Pasal 77

Mengatur syarat penjatuhan pidana pengawasan, syarat umum dan syarat khusus, akibat pelanggaran masing-masing syarat, serta mekanisme pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 75 sampai dengan Pasal 77

Mengatur syarat penjatuhan pidana pengawasan, syarat umum dan syarat khusus, akibat pelanggaran masing-masing syarat, serta mekanisme pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 75 sampai dengan Pasal 77

Mengatur syarat penjatuhan pidana pengawasan, syarat umum dan syarat khusus, akibat pelanggaran masing-masing syarat, serta mekanisme pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 78 sampai dengan Pasal 84

Mengatur pengertian, minimum umum dan kategori pidana denda; pertimbangan kemampuan terdakwa; pembayaran, penyitaan dan pelelangan; pidana penjara pengganti menurut Lampiran III; pembayaran selama pidana pengganti; serta pemberatan bagi pengulangan tindak pidana yang hanya diancam denda.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 78 sampai dengan Pasal 84

Mengatur pengertian, minimum umum dan kategori pidana denda; pertimbangan kemampuan terdakwa; pembayaran, penyitaan dan pelelangan; pidana penjara pengganti menurut Lampiran III; pembayaran selama pidana pengganti; serta pemberatan bagi pengulangan tindak pidana yang hanya diancam denda.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 78 sampai dengan Pasal 84

Mengatur pengertian, minimum umum dan kategori pidana denda; pertimbangan kemampuan terdakwa; pembayaran, penyitaan dan pelelangan; pidana penjara pengganti menurut Lampiran III; pembayaran selama pidana pengganti; serta pemberatan bagi pengulangan tindak pidana yang hanya diancam denda.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 78 sampai dengan Pasal 84

Mengatur pengertian, minimum umum dan kategori pidana denda; pertimbangan kemampuan terdakwa; pembayaran, penyitaan dan pelelangan; pidana penjara pengganti menurut Lampiran III; pembayaran selama pidana pengganti; serta pemberatan bagi pengulangan tindak pidana yang hanya diancam denda.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 78 sampai dengan Pasal 84

Mengatur pengertian, minimum umum dan kategori pidana denda; pertimbangan kemampuan terdakwa; pembayaran, penyitaan dan pelelangan; pidana penjara pengganti menurut Lampiran III; pembayaran selama pidana pengganti; serta pemberatan bagi pengulangan tindak pidana yang hanya diancam denda.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 78 sampai dengan Pasal 84

Mengatur pengertian, minimum umum dan kategori pidana denda; pertimbangan kemampuan terdakwa; pembayaran, penyitaan dan pelelangan; pidana penjara pengganti menurut Lampiran III; pembayaran selama pidana pengganti; serta pemberatan bagi pengulangan tindak pidana yang hanya diancam denda.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 78 sampai dengan Pasal 84

Mengatur pengertian, minimum umum dan kategori pidana denda; pertimbangan kemampuan terdakwa; pembayaran, penyitaan dan pelelangan; pidana penjara pengganti menurut Lampiran III; pembayaran selama pidana pengganti; serta pemberatan bagi pengulangan tindak pidana yang hanya diancam denda.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 85

Ketentuan mengenai syarat penjatuhan pidana kerja sosial, hal-hal yang wajib dipertimbangkan hakim, batas waktu pelaksanaan, akibat tidak dilaksanakannya pidana kerja sosial, pengawasan pelaksanaan, serta muatan wajib dalam amar putusan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 86 sampai dengan Pasal 90

Mengatur jenis hak yang dapat dicabut, syarat keterkaitan dengan tindak pidana, serta jangka waktu dan mulai berlakunya pencabutan hak tertentu.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 86 sampai dengan Pasal 90

Mengatur jenis hak yang dapat dicabut, syarat keterkaitan dengan tindak pidana, serta jangka waktu dan mulai berlakunya pencabutan hak tertentu.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 86 sampai dengan Pasal 90

Mengatur jenis hak yang dapat dicabut, syarat keterkaitan dengan tindak pidana, serta jangka waktu dan mulai berlakunya pencabutan hak tertentu.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 86 sampai dengan Pasal 90

Mengatur jenis hak yang dapat dicabut, syarat keterkaitan dengan tindak pidana, serta jangka waktu dan mulai berlakunya pencabutan hak tertentu.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 86 sampai dengan Pasal 90

Mengatur jenis hak yang dapat dicabut, syarat keterkaitan dengan tindak pidana, serta jangka waktu dan mulai berlakunya pencabutan hak tertentu.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 91 sampai dengan Pasal 95

Mengatur perampasan barang atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris, serta pencabutan izin sebagai pidana tambahan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 91 sampai dengan Pasal 95

Mengatur perampasan barang atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris, serta pencabutan izin sebagai pidana tambahan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 91 sampai dengan Pasal 95

Mengatur perampasan barang atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris, serta pencabutan izin sebagai pidana tambahan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 91 sampai dengan Pasal 95

Mengatur perampasan barang atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris, serta pencabutan izin sebagai pidana tambahan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 91 sampai dengan Pasal 95

Mengatur perampasan barang atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris, serta pencabutan izin sebagai pidana tambahan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 96 sampai dengan Pasal 97

Mengatur pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pidana tambahan, nilai kesetaraannya, akibat jika tidak dipenuhi, serta kemungkinan penjatuhannya walaupun tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 96 sampai dengan Pasal 97

Mengatur pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pidana tambahan, nilai kesetaraannya, akibat jika tidak dipenuhi, serta kemungkinan penjatuhannya walaupun tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 98 sampai dengan Pasal 102

Mengatur pidana mati sebagai pidana khusus dan upaya terakhir, syarat pelaksanaan, masa percobaan 10 tahun, perubahan menjadi pidana penjara seumur hidup, serta delegasi pengaturan tata cara pelaksanaannya.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 98 sampai dengan Pasal 102

Mengatur pidana mati sebagai pidana khusus dan upaya terakhir, syarat pelaksanaan, masa percobaan 10 tahun, perubahan menjadi pidana penjara seumur hidup, serta delegasi pengaturan tata cara pelaksanaannya.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 98 sampai dengan Pasal 102

Mengatur pidana mati sebagai pidana khusus dan upaya terakhir, syarat pelaksanaan, masa percobaan 10 tahun, perubahan menjadi pidana penjara seumur hidup, serta delegasi pengaturan tata cara pelaksanaannya.